Oleh: Teuku Muhammad Jamil (Alumnus Program Doktor Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya.)
Fenomena menjamurnya partai politik baru pasca-reformasi sering kali dipandang sebagai gairah demokrasi. Namun, jika kita membedah anatomi kepengurusannya, kita justru menemukan sebuah anomali yang memprihatinkan: Involusi Politik. Partai baru yang menjanjikan pembaruan justru sering kali menjadi “inang” bagi para politisi “stok lama” yang memiliki rekam jejak sebagai beban organisasi di tempat sebelumnya.
Delusi Kepentingan dan Mentalitas “Mencari Hidup”
Dalam diskursus ilmu politik, partai seharusnya menjadi laboratorium gagasan dan alat perjuangan nilai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pergeseran fungsi partai menjadi “perusahaan jasa politik”. Banyak individu yang merasa dirinya paling dibutuhkan oleh partai baru—meskipun publik tahu mereka adalah sumber masalah di partai lama—sebenarnya sedang mengidap delusi kepentingan.
Mereka berpindah bukan karena benturan ideologis, melainkan karena tersumbatnya akses logistik dan kekuasaan. Ini adalah tipologi politisi yang “mencari hidup di partai,” bukan “menghidupkan partai.” Mereka adalah aktor-aktor pragmatis yang melihat partai hanya sebagai kendaraan (rent-seeking behavior), bukan sebagai institusi peradaban.
Ancaman “Bajing Loncat” terhadap Pelembagaan Partai
Bagi para pejuang politik di daerah yang serius mengemban mandat, kehadiran para “bajing loncat” ini adalah ancaman bagi pelembagaan partai (party institutionalization). Bagaimana mungkin sebuah partai bisa tumbuh sehat jika struktur di dalamnya diisi oleh individu yang memiliki loyalitas ganda atau bahkan nol?
Kehadiran figur-figur bermasalah ini hanya akan membawa budaya organisasi yang toksik: intrik internal, faksionalisme yang destruktif, dan pengabaian terhadap kaderisasi organik. Jika partai baru terus memberi karpet merah kepada para “badut” politik ini hanya demi popularitas semu, maka partai tersebut sedang melakukan bunuh diri perlahan.
Tiga Benteng Filter: Manifesto Pembersihan
Partai Untuk memutus rantai parasitisme ini, partai tidak boleh hanya menjadi penampung massa. Pengelola partai harus menerapkan tiga instrumen filter yang tidak bisa ditawar:
Audit Higienitas: Integritas di Atas Popularitas.
Kita harus melakukan bedah sejarah terhadap perilaku organisasi calon kader. Integritas adalah harga mati, bukan komoditas yang bisa dinegosiasikan. Seseorang yang memiliki riwayat sebagai provokator atau spesialis konflik di partai sebelumnya adalah liabilitas (beban), bukan aset. Partai baru bukan panti rehabilitasi bagi mereka yang gagal menjaga etika di tempat lama.
Uji Portofolio: Politik Gagasan vs Politik Kerumunan.
Sudah saatnya berhenti memuja “jumlah massa” yang sering kali semu. Setiap calon pengurus wajib membedah portofolio solusi untuk masalah daerah. Jika mereka hanya mampu menjual retorika tanpa konsep kebijakan yang konkret, mereka tak lebih dari sekadar makelar politik. Kita butuh otak yang bekerja, bukan sekadar tangan yang melambai.
Kontrak Etik dan Kemandirian Logistik.
Membangun partai adalah kerja gotong royong, bukan proyek pribadi. Pola ketergantungan pada sosok “donatur tunggal” harus dipatahkan dengan sistem iuran anggota yang transparan. Mekanisme ini akan menjadi seleksi alam: memisahkan mereka yang benar-benar siap berkorban demi ideologi dengan mereka yang hanya datang untuk mengeksploitasi sumber daya partai.
Urgensi “Sterilisasi Politik” bagi Migran
Partai Secara teoretis, untuk menjamin stabilitas organisasi, partai baru harus menerapkan masa Sterilisasi Politik. Para “migran partai” tidak boleh langsung menyentuh kemudi strategis. Masa jeda ini diperlukan untuk membuktikan apakah mereka benar-benar ingin berjuang bersama atau hanya sekadar bersembunyi dari badai kegagalan mereka di tempat lama. Tanpa masa karantina ini, partai baru hanyalah tumpukan “sampah politik” yang dikumpulkan dalam satu wadah.
Penutup: Pesan untuk Para Provokator
Sebagai catatan akhir, bagi mereka yang hobi merusak warna dan esensi perjuangan, berhentilah menjadi provokator dan pecundang dalam lembaga kepartaian. Jika tidak mampu memberikan kontribusi positif atau tunduk pada etika organisasi, lebih baik jauhilah partai politik daripada hanya menjadi pengacau di dalamnya.
Membangun partai adalah kerja kebudayaan, bukan sirkus kepentingan. Kita butuh keberanian untuk berkata “tidak” pada para petualang politik yang haus kuasa namun lapar gagasan. Lebih baik membangun partai dengan barisan orang baru yang bersih, daripada memelihara “pemain lama” yang hanya akan menjadikan partai baru sebagai sekoci kepentingan pribadi. (*)
Sagoe Kampus USK, 03 Februari 2026
