Banten,”Sriwijayatoday.Com.-
Satu kata, “Kontradiktif” untuk Kepemimpinan Eli Susiyanti sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang alergi terhadap media, Jelas berbanding terbalik dengan Anugerah Sahabat Pers yang diterima Pj.Gubernur Banten Al Muktabar (11/8/2023).
Awak media yang datang langsung ke kantor DKP hanya gigit jari dan menelan kekecewaan karena tidak dapat menemui pejabat yang memiliki kapasistas dalam menjawab sebuah pemberitaan. Konyol dan Memalukan seorang pejabat Publik yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat seolah malah meng-eksklusifkan diri. “Dihubungi melalui media telephone tidak pernah diangkat, apalagi WhatsApp tidak pernah mendapat Respon”, demikian informasi dalam sebuah media online (13/8/2023). “Bagai Ratu penguasa dalam sebuah kerajaan yang tidak mau di ganggu apalagi menerima tamu”, begitu Kiasan Pengamat Politik dan Akademisi Dr.Budi Ilham dari UNIBA Banten.
“Momentum hari kemerdekaan belum bisa dimaknai secara utuh masyarakat Banten, jika sikap angkuh dan sombong menjadi karakter seorang Pemimpin tertanam di tanah kelahiran sang Imam Besar Syeh Nawawi. Gonjang ganjing beberapa kegiatan di DKP Prov.Banten memang bak drama berseri yang tak kunjung usai, entah memang diciptakan karena gejolak internal pejabatnya atau ada dugaan intervensi dari para Broker yang merasa sudah investasi di muka kemudian memainkan peran sehingga berebut Proyek. Berisik bahkan terdengar nyaring persoalan di dalam tubuh OPD yang mencoreng Wibawa Pemprov.Banten.”tutur Budi
Babak baru Kegiatan Proyek Pembangunan BreakWater yang menyerap APBD dengan Pagu kurang lebih 16 Milyar Tahun anggaran 2023 juga diduga terjadi pengkondisian pemenang Proyek, dengan cara yang tidak sportif dimana pemenang Proyek masih di pertanyakan kelengkapan administrasi serta spesialisasi dan pengalamannya. Berasal dari sumber terpercaya hingga berita ini ditulis, telah dilaporkan kesalahan penetapan pemenang E-Katalog pembangunan breakwater 2023 oleh Aktifis penggiat anti Korupsi Solidaritas Merah Putih (Solmet) ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Ini menunjukkan Kecurangan demi kecurangan, bukan menjadi hal yang tabu, hingga hilangnya rasa malu seolah menjadi budaya atau tradisi oknum birokrat di tanah jawara, demikian Budi menambahkan.
Serangkaian masalah yang terjadi menjadi Obrolan dan Olok olokan masyarakat setiap minggu, ungkap Budi dengan menjelaskan bahwa Kontrol sosial pada media terhadap kebijakan yang ditujukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Banten tidak menjadi evaluasi serta perbaikan birokrasi. Saat upaya persuasive tidak lagi didengar, Langkah terakhir element Masyarakat dan Akademisi adalah turun kejalan melakukan Aksi.
“ Informasi yang di terima dari Aktivis yang tidak mau disebut namanya, persiapan tengah dilakukan dengan melakukan konsolidasi dan koordinasi. “Dalam waktu dekat akan kami layangkan surat kepada pihak terkait tentang kegiatan aksi/Demonstrasi untuk perbaikan Birokrasi”.
Jadilah pejabat yang merendah, sekalipun harus memungut sampah. Jika pejabat jelek dalam bertingkah maka yang datang adalah berjuta-juta sumpah serapah, demikian Budi mengahiri.
(OD/RED)
