RajaBackLink.com

Home / Opini

Minggu, 5 Maret 2023 - 08:17 WIB

BATALKAN PUTUSAN PN JAKPUS

Saiful Amri - Penulis Berita

OPINI – Sambil menunggu proses kerja Komisi Yudisial yang konon akan memeriksa tiga Hakim yang mengadili Perkara Perdata No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, maka proses hukum berlanjut menuju Pengadilan Tinggi Jakarta. KPU menyatakan akan Banding. Pengadilan Tinggi berwenang melakukan “pemeriksaan ulang sepenuhnya” atas bukti, pertimbangan maupun Putusan Pengadilan Negeri.

Ada tiga hal kekacauan fatal Putusan PN yang harus diuji dan menjadi dasar pembatalan yaitu penundaan Pemilu yang di luar kewenangan PN (kompetensi absolut), Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang tidak berdalil kuat, serta ganti rugi KPU 500 Juta yang tidak beralas bukti. Ditambah dengan kewajiban menggali “nilai-nilai yang hidup di masyarakat” yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jakpus.

Sudah semestinya Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga :  HUTANG DAN DEMOKRASI ECEK ECEK

Kasus “sengketa” KPU dan Partai Prima itu masih menunggu Putusan Pengadilan Tinggi. Nuansa “liciknya” adalah butir amar “serta merta” yang mengindikasi adanya disain penundaan secara sistematis. Hukum yang menjadi alat dari kepentingan politik.

Jika PT membatalkan Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, maka PT benar-benar menjalankan prinsip keadilan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Pemilu tidak ditunda, proses berlanjut.

Sebaliknya, jika PT Jakarta menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat maka hal itu menjadi bukti bahwa disain penundaan Pemilu memang benar adanya.

Untuk penegakan hukum yang ternyata bengkok maka hukum dinilai tidak menjadi solusi atau harapan. Kekuatan riel rakyat bukan mustahil menjadi jalan terakhir. Isu gerakan people power atas penundaan Pemilu dapat menjadi kenyataan. Implikasi atau konsekuensinya bukan sekedar tekanan pada lembaga Peradilan tetapi juga rezim.

Baca Juga :  CHINA MERAJALELA

Rezim Jokowi sudah banyak melakukan kesalahan yang mendapat reaksi masyarakat. Sejak UU KPK, Omnibus Law, pelanggaran HAM berat, Kereta Cepat hingga IKN. Tapi semua itu belum menjadi momentum bagi perubahan. Momentum itu terus ditunggu dan diraba.

Nah, penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden potensial untuk menjadi momentum bagi aksi besar pelampiasan kejengkelan rakyat. Kulminasi dari aksi atau gerakan perubahan.

Jokowi menjadi musuh rakyat. Penundaan Pemilu ditengarai sebagai kemauan dan disain Istana. Agenda yang sudah dirancang lama walau dengan berjuta bantahan.

Masalah utamanya adalah, siapa yang masih percaya pada perkataan dan bantahan Jokowi ?

By M Rizal Fadillah

(Pemerhati Politik dan Kebangsaan) Bandung, 5 Maret 2023

Berita ini 75 kali dibaca

Share :

Baca Juga

PEMERINTAH BUTA DAN TULI

Nasional

PEMERINTAH BUTA DAN TULI
PRESIDEN JOKOWI SENGAJA MELANGGAR UNDANG-UNDANG

Headline

PRESIDEN JOKOWI SENGAJA MELANGGAR UNDANG-UNDANG
TEMAN JOKOWI ITU JIN  ?

Nasional

TEMAN JOKOWI ITU JIN ?
PECAT NICO AFINTA DAN IWAN BULE

Opini

PECAT NICO AFINTA DAN IWAN BULE
RAKYAT RINDU JOKOWI MUNDUR

Opini

RAKYAT RINDU JOKOWI MUNDUR
CORBUZIER MAIN LGBT

Headline

CORBUZIER MAIN LGBT
PARTAI RAKYAT ATAU PARTAI BEJAT

Headline

PARTAI RAKYAT ATAU PARTAI BEJAT
MENUNDA PEMILU ADALAH KEJAHATAN POLITIK

Opini

MENUNDA PEMILU ADALAH KEJAHATAN POLITIK