RajaBackLink.com

Home / Aceh / Daerah / Ekonomi / Hukum & Kriminal

Jumat, 20 September 2024 - 10:47 WIB

Berpotensi Korupsi, LAKI Desak BPKP Audit Pengadaan Konsumsi PON Aceh-Sumut

Saiful Amri - Penulis Berita

Sriwijayatoday.com | Banda Aceh — Organisasi Masyarakat (LAKI)Laskar Antikorupsi Indonesia , Saiful Anwar , menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada pengadaan konsumsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk konsumsi atlet dan official mencapai Rp 42,3 miliar. Namun pada kenyataannya kualitas konsumsi yang disediakan tidak sesuai.

Oleh karena itu, Saiful mendesak BPKP mengaudit pengadaan konsumsi PON tersebut.

Dugaan kuat kita itu soal pengadaan nasi (konsumsi) 42,3 miliar, itu yang perlu diusut, potensi korupsinya sangat besar kita menilai disana,” kata Saiful dalam kegiatan diskusi terkait potensi korupsi PON 2024 di salah satu cafe di Aceh, Kamis, 19 September 2024.

Saiful mengatakan, persoalan konsumsi sarat masalah mulai dari kualitas hingga proses distribusi yang telat untuk para atlet. Menurutnya, hal itu adalah masalah yang serius. Ia mengatakan, dalam kontrak harga nasi per kotak Rp 50.900, sementara harga snack Rp 18.900. Menurut Saiful, anggaran tersebut tidak sesuai dengan kualitas konsumsi yang diperoleh para atlet. Bahkan sebelumnya, permasalahan tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Kemenpora, Pj Gubernur Aceh dan PB PON, namun hanya berlangsung sementara. Ia mengatakan, pengadaan konsumsi ditangani oleh perusahaan di Jakarta Selatan. Setelah pihaknya melakukan pengecekan ulang, diketahui perusahaan tersebut juga menangani pengadaan konsumsi di PON Papua 2021 dan juga pemasok logistik pada kegiatan pertama Moto GP di Mandalika. “Artinya, perusahaan ini besar dan saya yakin mereka juga punya akses ke mana-mana sehingga dia dapat paket ini. Walaupun ini ada proses pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog,” ujarnya. Saiful menduga telah terjadi mark up (penggelembungan harga) pada proses perencanaan penganggarannya. “BPKP Aceh sebagai auditor yang bertanggungjawab harus memastikan pengelolaan dana PON tidak disalahgunakan. Kita mendesak mereka (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terkait pengadaan konsumsi tersebut,” demikian tutup Saiful.(*)

Berita ini 38 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita Sumatera

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Kejari Muara Enim Gelar Rapat Koordinasi

Ekonomi

Dorong Kolaborasi Konten dan Pariwisata, Swiss-Belhotel International – Bali Region Gelar Acara Kreator Garden Soiree

Ekonomi

Pakar Kripto Optimis: Sentimen Bullish Kripto Tetap Kuat di Tengah Volatilitas Pasar

Daerah

Kapolres Sekadau Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Hukum & Kriminal

Pemberantasan Narkoba Terus di Lakukan Ditresnarkoba Polda Sumsel Bersama Polrestabes serta Polres

Daerah

PEMDES MAUR LAMA MEYERAHKAN PAKET BANTUAN BERAS 10 KG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT(PPKM)2021

Ekonomi

Stres Ancam Kesehatan, Perbaiki Pola Hidup melalui Pendekatan Sadar Risiko

Ekonomi

61 Persen Pelanggan Kereta Api Daop 1 Jakarta Beruntung Nikmati Promo Merdeka di Hari Kemerdekaan