by M Rizal Fadillah*
OPINI | Ini bukan berbicara diskriminasi etnik atau ras akan tetapi curahan sentuhan rasa kebangsaan. Soal heterogenitas adalah wajar dan tentu difahami dalam wadah NKRI. Sayangnya kepekaan pihak lain ternyata minim, bahkan memancing kejengkelan. Toleransi ditempatkan salah kaprah. Demi satu etnik atau ras maka perasaan etnik dan ras lain diabaikan.
Kasus peresmian gerbang “Cap Go Meh” sebagai batas kota antara Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawangi di Kalimantan Barat dinilai berlebihan dan diluar kontek toleransi bahkan dengan bahasa kini dapat disebut sebagai penerapan “politik identitas”. Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie adalah pejabat yang meresmikan gerbang itu.
Gerbang dengan ornamen naga merah baja itu dibangun atas kontribusi CEO Kapal Api Global Soedomo Mergonito. Putra dari Go Soe Loet ini adalah pengusaha sukses perusahaan kopi kemasan. Tentu peresmian ditandai dengan tari barongsay dan rangkaian petasan di samping tarian lain. Walikota Tjhai Chui Mie sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya.
Walikota ini bulan September lalu juga menuai kritik atas pidato berbahasa China dalam pertemuan dengan pejabat daerah. Netizen mengkritisi video viral itu dengan menyatakan ini di Indonesia atau China. Thjai Chui Mie menggunakan baju dinas Walikota saat itu. Netizen mengaitkan dengan seorang pejabat yang dulu sedikit mengutip bahasa Sunda saja sudah dimasalahkan tajam oleh kader PDIP.
Baru saja Jokowi ribut mengenai kekalahan Indonesia di Sidang WTO soal ekspor nikel dalam kaitan pengolahan barang setengah jadi oleh perusahaan-perusahaan China di Sulawesi. Masyarakat Indonesia pun sedang resah dengan membanjirnya TKA asal China. Belum lagi masalah penguasaan berbagai sektor ekonomi negara. Persahabatan erat Indonesia dengan RRC bahkan PKC bukan hal yang sederhana akan dampak politik lokal, regional dan global yang dirasakan.
Kiranya peresmian Gerbang “Cap Go Meh” bukan gambaran resminya pintu gerbang selamat datang China ke Indonesia. Karpet merah penguasaan yang dimulai dari Kalimantan Barat. Lalu, tidak khawatirkah karpet merah untuk asing yang juga digelar di Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN baru ?
Moga rezim Jokowi bukan rezim China. Sebab bila iya, Indonesia dalam keadaan bahaya. ***
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 7 Desember 2022
