Sriwijayatoday.com // Makassar — LSM PERAK segera merampungkan baket dan datanya terkait dugaan permasalahan PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam keterangannya, Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH mengatakan, puncak tertinggi kami dalam melakukan investigasi, pengawasan dan pemantauan pra dan pasca PPDB ini adalah pelaporan resmi ke penegak hukum.
“Kami sudah rapatkan di divisi hukum kami dan tentunya kawan-kawan di PERAK sudah sepakat mengambil sikap tegas untuk dibawa ke ranah hukum,” ucapnya, Kamis (18/7/24).
Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menegaskan, jika langkah hukum yang diambil sudah dikaji oleh kawan-kawan yang didominasi berlatar belakang pengacara di PERAK.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya kami selalu siapkan puluhan pengacara untuk mengawal proses PPDB hingga selesai,” tegasnya.
Ditanya terkait apa saja substansi yang dilaporkan, Burhan enggan merincikan.
“Untuk sementara yang kami perkarakan terkait Rombel, siswa tambahan dan pengadaan layanan hosting aplikasinya. Nanti kami beberkan apa-apa saja dugaan permasalahannya,” jelas Burhan.
Husin salah satu orang tua siswa yang tidak terakomodir mengungkapkan jika Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diskriminasi dalam memasukkan siswa tambahan pemenuhan kuota.
“Yang lebih dekat alamatnya dari sekolah tidak lolos sedangkan yang jauh diluluskan,” beber Husin.
Hal tersebut dikuatkan oleh fakta, dimana nama-nama yang sempat terusul dari orang sebelumnya tidak masuk sesuai tempat tujuan.
“Namun nama-nama siswa tersebut masuk namanya ditahap kedua yang diduga lewat Pak Kabid,” ungkapnya.
Sementara itu, PJ Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, agar meminta langsung penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kadis pendidikan provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban.
Proses PPDB online Disdik Sulsel baru saja selesai. Namun, berbagai persoalan terus memanas di media. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus muncul yang terpantau kemarin sedikitnya sudah ada 3-4 lembaga yang melakukan aksi demo. Dalam beberapa aksi tersebut, Siswa tambahan atau siswa pemenuhan kuota dan ramai disebut “siswa siluman” dianggap sebagai biang masalah kebijakan sepihak dari Disdik Sulsel.
(*)
