Jakarta, 18 Februari 2025 –
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menggelar HIPPI Talks dan Rapat Dewan Pengurus Lengkap (RDPL) II di Amos Cozy Hotel & Convention Hall, Jakarta, pada 18 Februari 2025. Acara hybrid ini dihadiri oleh 17 perwakilan HIPPI Daerah, dengan lima daerah hadir langsung (on-site), yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Gorontalo, dan Kalimantan Timur. Mengusung tema “Mendorong Iklim Industri yang Sehat dan Berkelanjutan Bersama BPJS Ketenagakerjaan”, forum ini menjadi ajang kolaborasi strategis antara pengusaha, pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan daya saing industri nasional.
Acara dibuka secara resmi oleh Ir. Ismail Pakaya, M.E, Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik. Dalam sambutannya, Pakaya menyampaikan apresiasi atas kontribusi HIPPI dalam mengedukasi pengusaha tentang kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. “Edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan adalah langkah krusial untuk menciptakan industri yang manusiawi dan berkelanjutan,” tegasnya.
HIPPI Talks menghadirkan diskusi panel dengan narasumber:
1. Hendra Nopriansyah – Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi BPJS Ketenagakerjaan
2. Suwandi Wiratno – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
3. Oscar Rizaldy Sontigo – Bidang SDM & Ketenagakerjaan DPP HIPPI
Dipandu Temi Sumarlin (Wasekjen DPP HIPPI), diskusi ini diharapkan membuka iklim industri yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif, mencakup JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Kebijakan ini bertujuan agar tenaga kerja merasa aman dan produktif, sekaligus mendorong perusahaan untuk patuh mendaftarkan seluruh karyawan, sehingga menciptakan ekosistem industri yang adil dan kompetitif. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan membantu perusahaan dalam mengelola risiko tenaga kerja, memungkinkan bisnis fokus pada operasional dan pertumbuhan, serta menyediakan program JKP sebagai solusi bagi pekerja yang terdampak PHK. Langkah ini tidak hanya menjaga daya beli pekerja, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Erik Hidayat, Ketua Umum DPP HIPPI, menegaskan bahwa industri sehat harus seimbang antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan pekerja. “Masih banyak pengusaha yang belum paham pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Forum ini adalah langkah awal untuk sosialisasi masif,” ujarnya. Erik juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan BPJS Ketenagakerjaan guna menciptakan lingkungan kerja kondusif.
Pernyataan senada disampaikan Dewi Motik Pramono, Dewan Kehormatan DPP HIPPI. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci meningkatkan daya saing pengusaha pribumi di tengah tantangan global,” tegasnya.
Dengan kolaborasi strategis yang terjalin, HIPPI dan BPJS Ketenagakerjaan membuktikan bahwa sinergi antara pengusaha, pemerintah, dan lembaga jaminan sosial adalah kunci menuju industri nasional yang sehat, adil, dan berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
