Banten,”Sriwijayatoday.Com.-
Dilematis saat kepala daerah dipilih bukan hasil dari pesta Demokrasi dan bukan berdasarkan suara hati masyarakat Banten. Teriakan masyarakat mungkin tak khayal bagai Tarzan (Raja Rimba) yg sedang memanggil para hewan di tengah hutan. Kritik di media tidak menjadi input positif, seolah ingus menjijikan yang hanya menghalangi nafas Para Broker proyek atau oknum Birokrat korup dalam memainkan perannya menggasak uang Rakyat. “Dikatakan Budi Ilham Pengamat Politik dan Akademisi dari UNIBA Banten.
Lebih lanjut dikatakan Budi, upaya Pj. Gubernur Banten menebar citra yang dilakukan, tidak cukup menutup borok kegaduhan yang terjadi pada salah satu OPD di kawasan KP3B, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov.Banten. Ibarat hasil padi yang di panen hari ini tidak di tanam kemarin sore.
“Begitu juga masalah gonjang ganjing proyek kegiatan pembangunan Penahan Gelombang (Breakwater) Cikeusik Pandeglang dengan Pagu APBD lebih dari 14 Milyar di tahun Anggaran 2022, yang tidak tuntas pekerjaannya dan berujung kritik karena dinilai hasil Pekerjaanya tidak representatif dengan Anggaran yang digunakan dan diduga Sarat dugaan Korupsi,”ungkap Budi sambil menegaskan bahwa CV Jivi Creative sebagai pelaksana patut dipertanyakan profesionalisme dan spesialisasinya pada pekerjaan tersebut.
Informasi yang beredar, dikatakan Budi, kegiatan pembangunan Breakwater lanjutan di tahun 2023 ini dengan pagu 16 Milyar diduga sudah di pinang untuk dilaksanakan oleh pengusaha berinisial A. Parahnya pengusaha tersebut kasak-kusuk untuk mencari pinjaman perusahaan yang bisa sesuai kriteria yang dipersyaratkan atau dengan kata lain Pinjem Bendera untuk proyek Pembangunan Breakwater. Diperkeruh Oknum Pejabat pada Internal DKP juga diduga main mata dengan para Broker dalam mengatur pemenang Lelang melalui cara yang tidak sportif dengan dalih semuanya atas sepengetahuan Kepala Dinas. “Sungguh Pola kinerja yang Jorok dan merendahkan marwah sebagai Abdi Negara jika hal itu benar adanya,”tutur Budi.
Dikatakan Budi kembali, beberapa hari lalu di media online, muncul pernyataan Kepala DKP, mungkin tujuannya untuk menjawab kegaduhan atau kritikan Masyarakat tentang masalah pembangunan Breakwater. Hanya saja penjelasan yang di urai itu seperti seorang Komika sedang menyusun Setup atau menulis skenario standUp komedi kemudian dipertontonkan pada masyarakat. Sama sekali tidak menjawab esensi teknis yang di persoalkan, entah apa yang dibisikan oleh Tim Teknis DKP yang katanya Ahli dalam pembangunan Breakwater. “Penjelasan sebaliknya sehari setelah pernyataan di media itu, saya mendengar langsung dari lisan Kepala DKP Prov.Banten yang di temui di Ruang kerjanya yang menyatakan bahwa dirinya secara teknis terus terang tidak faham,” ungkap Budi seraya mempertanyakan, entah apa tujuannya, tidak faham tapi berani mengurai teknis masalah Breakwater. “Apakah ini yang sering dikatakan Aktifis Rocky Gerung dengan Istilah Dungu..??? “Tandas Budi
Lebih tegas Budi menyatakan bahwa masyarakat mempertanyakan cara dan pola dari hasil audit BPKP, berikut pengawasan Inspektorat yang terkesan ceroboh terkait kegiatan pekerjaan Breakwater tersebut. Karena Resume analysis Tim ahli dan para Pakar yang kami turunkan untuk observasi lapangan, sangat jauh berbeda dari kenyataan. Disinilah Peran Pj.Gubernur Banten diharapkan cepat mengambil Sikap tegas dan terukur, tidak terkesan diam atau pura-pura tidur. Sudah berlarut-larut masalah ini tidak kunjung ada solusi konstruktif.
Beberapa Aliansi Masyarakat Banten dan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi telah bergabung serta tengah mempersiapkan kajian untuk membuat aksi kaitannya masalah ini, “Jika pemerintah diam, kami siap turun ke jalanan demi perubahan dan Banten dimasa depan.” Pungkas Budi.
(OD/RED)
