Sriwijayatoday.com | Aceh Timur — Muluskan program Bimtek Satgas Covid-19, yang diselenggarakan LSM LEMPANA bersama APDESI Aceh Timur diduga ikut membawa bawa nama institusi Lembaga Penegak Hukum(APH), isu tersebut bukan rahasia umum lagi, santer dibicarakan sebagian kalangan di masyarakat, bahwa program pelatihan yang menggunakan Dana Desa dari 8 persen anggaran covid-19 disebutkan “program titipan Polres Aceh Timur” Jumat 19/05/2022.
“Kita tidak enak mendengar isu miring tersebut, apalagi menyangkut nama baik korp Polri yang kita hormati dan banggakan” ujar Darwin Eng dalam rilis nya Jumat (19/05)
Lanjutnya, Sebelum nya saya telah meminta kepada Ketua APDESI Aceh Timur untuk menjelaskan kepada publik pihak mana saja yang berada di balik kegiatan Bimtek tersebut. Namun hingga saat ini masih bungkam. Oleh karena itu saya mencoba menelusuri di lapangan.
Dalam penelusuran, banyak mendengar dari sejumlah pihak termasuk pengakuan Keuchik sendiri bahwa program Bimtek tersebut punya Polres, jelas Darwin Eng.
Selanjut nya kata Win Eng, Bahwa program Bimtek tersebut punya Polres, Keuchik tau hal itu di sampaikan Ketua Forum Kecamatan.
Bila benar dibalik program Bimtek tersebut adalah titipan Polres, kita sangat sayangkan, sebab yang seharusnya Lembaga Penegak Hukum(APH) mengontrol dan mengawasi uang negara, tidak terlibat dalam praktik intervensi terhadap Dana Desa.
Jika sebalik nya Polres Aceh Timur tidak terlibat di balik program Bimtek tersebut Bapak Kapolres Aceh Timur harus segera memberikan klarifikasi agar tidak terjadi persepsi negatif terhadap Institusi Polri. Apalagi Bapak Kapolri RI sedang membangun kepercayaan publik. atau bisa saja ada oknum yang bermain tanpa sepengetahuan Bapak Kapolres, tukas Darwin.
Ketua APDESI Aceh Timur harus menjelaskan pengakuan oknum Keuchik, apa motif mencatut nama Lembaga APH dalam program Bimtek tersebut, apakah untuk menakuti Keuchik sehingga mereka setuju dan bersedia mengalokasi dana untuk Bimtek secara serentak 513 Desa, tanya Win Eng.
Berani saya sampaikan ini hanya semata mata menjaga nama Polri, dan sebagai bentuk masukan selaku anak bangsa dan masyarakat biasa, tutup Win Eng.
Sementara Ketua APDESI Aceh Timur, Syamsuar, SE saat di konfirmasi terkait tudingan Penggiat Sosial, Darwin Eng Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ikut bawa bawa nama Lembaga APH di balik Bimtek Satgas Covid-19.
Saat dikonfirmasi oleh media ini dikawasan salah satu Kedai kopi dikecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Ketua APDESI Kabupaten Syamsuar,SE/Geuchik Wan kepada media ini mengatakan bahwa terkait dengan adanya isu miring yang mengarah kepada Lembaga APDESI mengenai Bimtek yang dilaksanakan oleh Lembaga (Lempana) dihotel Royal saat ini, murni bukan sebuah program titipan ujarnya, karena kegiatan Bimtek tersebut dialokasikan dari dana oleh Pemerintah Desa dalam kabupaten Aceh Timur, dari delapan persen dana Covid 19,
mengenai peran lembaga APDESI didalam kegiatan Bimtek tersebut hanya sebatas Kordinasi dan bukan Panitia Pelaksana
Apalagi ada yang berpendapat bahwa program pelatihan tersebut yang beredar isu adanya dugaan yang dilatarbelakangi oleh APH, Atau APDESI dan program titipan, itu semua tidaklah benar ujarnya, jika ada pihak pihak tertentu yang berpendapat demikian itu sah sah saja, silahkan anda berpendapat.
hal yang sama juga disampaikan oleh Keuchik Gampong Mon Geudong kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh Timur Iskandar Yang Juga Ketua DPK APDESI Peureulak Barat dalam memberikan pernyataannya kepada media ini, bahwa kami di pihak Pemerintahan Gampong/Desa tidak adanya pemaksaan atau program Bimtek ini bukanlah titipan, apalagi sampai membawa salah nama satu APH di Aceh Timur, jika ada yang berpendapat seperti itu sangat disayangkan, demikian ujar Iskandar.
Pewarta: yahdien
