Sriwijayatoday.com, Muara Enim, Sumsel. – Forum Masyarakat Desa Tanjung Agung Bersatu (FMTAB) dan sejumlah elemen HN masyarakat keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM) BLT-DD mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Muara Enim. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades). Selasa, 14 September 2021.
Adanya Indikasi praktik korupsi dana BLT-DD, Pos Covid-19 ,Serta proyek Jalan Cor (Rabat Beton) pada tahun 2020 lalu, membuat FMTAB dan sejumlah warga penerima dana BLT mendatangi kantor Inspektorat.
Aprizal, selaku ketua Forum Masyarakat Tanjung Agung Bersatu (FMTAB) membeberkan kepada para awak media bahwa, penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2020 lalu, yang disalurkan hanya enam bulan, yang seharusnya sembilan bulan. “Bebernya.
“Kami sudah mendatangi Mapolres Muara Enim untuk melaporkan kejadian ini, kami juga telah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim, perihal laporan adanya dugaan indikasi korupsi, penyelewengan dana BLT-DD, dana penyelenggaraan pos Covid-19, serta proyek jalan cor (Rabat Beton). “Ungkapnya.
Aprizal juga mengungkapkan bahwa, laporan terhadap kasus ini tidak hanya dilaporkan ke Mapolres Kabupaten Muara Enim dan Dinas Inspektorat saja, namun juga dilaporkan ke pihak Kejaksaan Kabupaten Muara Enim. Aprizal juga menyampaikan, ada dugaan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang fiktif. Hal ini berdasarkan temuan data adanya penerima BLT yang sudah meninggal, namun tetap menerima bantuan tersebut, dengan tanda tangan penerima dipalsukan.
Ketiga laporan tersebut, sudah dituangkan ke dalam berita acara, ketika kami di polres sebagai pelapor memberikan keterangan. “Ungkap Aprizal.
Dugaan penyelewangan ketiga kasus yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa ini bersumber dari dana Desa pada tahun 2020. Untuk indikasi dugaan korupsi dana BLT, diduga oknum Kepala Desa tersebut memotong dana sebesar seratus ribu rupiah sebanyak tiga kali atau tiga bulan. Seratus ribu dikali tiga ratus ribu, yang disebut selama tiga bulan dipotong dari 151 warga penerima BLT tersebut. “Tutur Aprizal kembali.
Harapan Aprizal, selaku ketua FMTAB yang mewakili warga masyarakat, berharap Bupati Muara Enim, pihak Inspektorat, Kejaksaan Negeri, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti kasus atas laporan kami ini. “Jangan sampai kemasukan angin, dalam menyikapi masalah ini. “Cetus Ketua FMTAB.
Kami akan melaporkan kasus ini sampai tuntas “tegas Aprizal. Ini dana khusus untuk masyarakat tidak mampu, bukan dialihkan untuk dana khusus pribadi. “sambung Aprizal kembali.
Sementara itu, kepala Inspektorat Muara Enim, Suhermansyah, yang dikunjungi langsung oleh Aprizal di kantornya, menjelaskan bahwa, Inspektorat akan menindaklanjuti laporan kasus ini. Langkah awal yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat adalah menggali data ke Desa Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan dilanjutkan laporan ke bapak Bupati. “ungkapnya. Kita hany menyelidiki kebenaran di lapangan, dan hasilnya akan dilaporkan ke atasan, selanjutnya adalah kewenangan Bupati. Cetus Suhermansyah.
“Hingga berita ini diterbitkan team Sriwijayatoday.com masih menggali informasi keterang dari pihak Kepala Desa Tanjung Agung”
(Laporan Mirzan Pajeri)
“Release by Dadang Hariansyah/Dp”
