Sriwijayatoday.com | Aceh Timur – Berbicara tentang Dana desa dewasa ini terus mendapatkan sorotan dari Rakyat lagi susah. Diduga DPP APDESI Pusat kembali Surati Seluruh Desa se- Prov. Aceh untuk Ikut acara silaturahmi dengan biaya anggaran dibebankan kepada Dana desa, dan setiap peserta dikenakan biaya 2.950.000 juta, (Dua juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Dana desa dewasa ini terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan baik LSM, akademisi maupun Aktivis bahkan dari kalangan masyarakat bawah yang terus menerus menyuarakan agar Kedaulatan Dana Desa tidak disentuh oleh oknum oknum yang diduga mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pihak-pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab dan mereka terus menggerogoti Dana Desa hari Minggu 21 Agustus 2022
Hal ini disampaikan oleh salah satu aktivis masyarakat pemerhati media sosial Hasbi Abubakar Yang juga saat ini Ketua umum DPP Persatuan Wartawan Online Aceh terus aktif dan intens terus melakukan kritikan tanpa pandang bulu,dalam mengawal dana Desa, baik Kepada APH,Lembaga Non Gavertment maupun lembaga pemerintah, baik yang berbasis di Aceh maupun lembaga LSM turunan luar Aceh dari pusat kepada daerah, dan ia mengatakan dugaan modus operandi hampir semuanya sama, pada umumnya mereka diduga menawarkan untuk mengikuti bimbingan teknis atau (Bimtek) atau apapun nama lainnya yang bertujuan agar Dana Desa dapat ditarik alias digerogoti untuk kegiatan kegiatan yang tidak ada manfaatnya ujar Hasbi Abubakar
lebih lanjut Hasbi Abubakar menyebutkan bahwa mereka dari LSM yang patut diduga ada yang membekingi mereka para oknum LSM dalam Daerah maupun lembaga LSM luar Daerah, dan faktanya memang seperti itu, masih ingat pada tahun 2020 Minggu (23/08)menjelaskan, bimtek yang dilaksanakan di Hotel Royal Idi oleh salah satu LSM atas nama Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA)dan setiap peserta dikenakan biaya 5 juta rupiah
dan beberapa pejabat Aceh Timur yang juga ikut mengisi acara tersebut,Acara ini sangat dipaksakan, dan kita tidak tau ini kepentingan siapa. Yang pasti, jika kegiatan ini di lakukan di tengah meningkatnya wabah virus Covid- 19 dan ini sangat kita sayangkan disaat disaat itu dimana Ekonomi masyarakat sedang Morat marit sementara pembatasan sedang diberlakukan oleh Pemerintah ujarnya
parahnya lagi kegiatan Bimtek kembali diadakan oleh LSM lembaga Aparatur Sipil Negara (Lempana) yang lebih besar lagi dari sebelumnya yang diduga menelan biaya dana Desa hampir mencapai 5 milyar dengan sumber anggaran pos covid-19 Dana Desa tahun 2022 yang dilakukan selama 16 hari sejak di mulai pada tanggal 18 mei-3 juni 2022 yang bertempat di hotel yang sama, yang pada akhirnya Masri, dan kawan- kawan pada hari Senin 06 Juni 2022 membuat laporan ke Kejati Aceh, namun demikian walaupun warga masyarakat Aceh Timur sudah bersusah payah melaporkan kepada Kajati Aceh hingga saat ini belum ada tanggapan perkembangan apapun terhadap kasus laporan Bimtek Tersebut sehingga warga masyarakat Aceh Timur yang sudah melaporkan Kasus tersebut kini mulai bertanya tanya?ada apa gerangan dibalik Bimtek tersebut?
dan sungguh mirisnya lagi dan lagi katanya kegiatan Bimtek kembali digelar di Medan dan pada tanggal 20/7/2022 para Keuchik Gampong dalam Kecamatan Idi Rayeuk pada gelombang pertama bertolak kembali ke Medan untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang diadakan oleh LOPMMI di Hotel Grend Kanaya
padahal tenggat dan waktu tidak terpaut lama sebulan lebih kurang ditengah laporan kasus Bimtek yang sedang dilaporkan warga Aceh Timur Kepada Kajati Aceh, akan tetapi pada saat itu pula kembali diadakan Bimtek oleh LSM Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia(LOPMMI) dan untuk setiap peserta dikenakan biaya 6 Juta Rupiah dan setiap Desa diwakili oleh dua orang,peserta yang dibebankan kepada Anggaran dana desa dari Pos Covid19 dari 8%
berdasarkan fakta yang ada ratusan juta bahkan milyaran rupiah dana Desa terus menerus dicabik cabik, Dana desa mulai dari Aceh Timur hingga Aceh Utara bahkan diduga saat ini kembali surat diterima oleh Keuchik di Aceh Timur dan surat tersebut datang dari DPP APDESI Pusat Menyurati Pemerintah desa disampaikan kepada Seluruh Desa agar ikut acara Silaturahmi yang dibebankan kepada Anggaran dana desa sebesar 2.950.000/satu peserta dan Cubit mencubit Dana Desa Sudah Menjadi Hal Yang Lumrah di Aceh sehingga patut diduga ada aktor utama dibalik semua kegiatan Bimtek, dan kuat adanya dugaan unsur kesengajaan dibalik kegiatan tersebut ungkap Hasbi Abubakar, bahkan dalam acara yang akan di gelar dibanda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2022 melibatkan banyak pihak dan dapat kita lihat dari surat yang mereka tunjukan kepada setiap Desa, yang bersifat penting,mereka merangkul Pj.Gunebernur Aceh dalam pembukaan Acara Silaturahmi tersebut, Ditreskrimsus Polda Aceh sebagai pemateri dan Kajati Aceh, dan kepada siapa kita masyarakat mengadu? dan sejauh mana kita sebagai masyarakat saat ini mau percaya kepada mereka sebagai Aparat penegak hukum ujar Hasbi Abubakar, apalagi saat ini kasus terkait Pembunuhan Brigadir j sedang hangat hangatnya diusut oleh Polri, jangan ditingkat Daerah setingkat Pusat saja mereka oknum polisi setingkat Irjen diduga merekayasa kasus dugaan pembunuhan Brigadir J,jadi saat ini kalangan masyarakat tengah menyoroti Institusi Penegak Hukum baik Pusat maupun Daerah, dan saat ini peran LSM, akademisi maupun Aktivis bahkan dari kalangan masyarakat bawah yang terus menerus menyuarakan agar Kedaulatan Dana Desa tidak disentuh oleh oknum oknum yang diduga mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pihak-pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab dan mereka terus menggerogoti Dana Desa hari Minggu 21 Agustus 2022
Hal ini disampaikan oleh salah satu aktivis masyarakat pemerhati Dana Desa yang juga Ketua umum DPP Persatuan Wartawan Online Aceh (PWO.A) yang terus aktif dan intens terus melakukan kritikan tanpa pandang bulu,dalam mengawal dana Desa, baik Kepada APH,Lembaga Non Gavertment maupun lembaga pemerintah, baik yang berbasis di Aceh maupun lembaga LSM turunan luar Aceh dari pusat kepada daerah, dan ia mengatakan dugaan modus operandi hampir semuanya sama, dan pada umumnya mereka diduga menawarkan untuk mengikuti bimbingan teknis atau (Bimtek) atau apapun nama lainnya yang bertujuan agar Dana Desa dapat ditarik alias digerogoti untuk kegiatan kegiatan yang tidak ada manfaatnya ujar Hasbi Abubakar
lebih lanjut Hasbi Abubakar menyebutkan bahwa mereka dari LSM yang patut diduga ada yang membekingi mereka baik LSM dalam Daerah maupun lembaga luar Daerah, yang tidak dapat dipungkiri pada dalam fakta yang ada dan kita masih ingat tahun 2020 Minggu (23/08)menjelaskan, bimtek yang dilaksanakan di Hotel Royal Idi oleh salah satu LSM atas nama Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) tersebut sangat dipaksakan waktu itu disaat Ekonomi masyarakat sedang Morat Marit dan setiap peserta dikenakan biaya 5 juta rupiah
Berdasarkan listing, kata dia, terdapat beberapa pejabat Aceh Timur yang juga ikut mengisi acara tersebut,Acara ini sangat dipaksakan, dan kita tidak tau ini kepentingan siapa. Yang pasti, jika kegiatan ini di lakukan di tengah meningkatnya wabah virus Covid- 19 dan ini sangat kita sayangkan disaat disaat itu dimana Ekonomi masyarakat sedang Morat marit sementara pembatasan sedang diberlakukan oleh Pemerintah ujarnya
yang lebih parahnya lagi kegiatan Bimtek kembali diadakan oleh LSM lembaga Aparatur Sipil Negara (Lempana) yang lebih besar lagi dari sebelumnya yang diduga menelan biaya dana Desa hampir mencapai 5 milyar dengan sumber anggaran pos covid-19 Dana Desa tahun 2022 yang dilakukan selama 16 hari sejak di mulai pada tanggal 18 mei-3 juni 2022 yang bertempat di hotel yang sama, yang pada akhirnya Masri, dan kawan- kawan pada hari Senin 06 Juni 2022 membuat laporan ke Kejati Aceh, namun demikian walaupun warga masyarakat Aceh Timur sudah bersusah payah melaporkan kepada Kajati Aceh hingga saat ini belum ada tanggapan perkembangan apapun terhadap kasus laporan Bimtek Tersebut sehingga warga masyarakat Aceh Timur yang sudah melaporkan Kasus tersebut kini mulai bertanya tanya?ada apa gerangan dibalik Bimtek tersebut?
dan sungguh mirisnya lagi dan lagi katanya kegiatan Bimtek kembali digelar di Medan pada tanggal 20/7/2022 para Keuchik Gampong dalam Kecamatan Idi Rayeuk pada gelombang pertama bertolak kembali ke Medan untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang diadakan oleh LOPMMI di Hotel Grend Kanaya
padahal tenggat dan waktu tidak terpaut lama sebulan lebih kurang ditengah laporan kasus Bimtek yang sedang dilaporkan warga Kepada Kajati Aceh, akan tetapi pada saat itu pula kembali diadakan Bimtek oleh LSM Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani Indonesia(LOPMMI) dan untuk setiap peserta dikenakan biaya 6 Juta Rupiah dan setiap Desa diwakili oleh dua orang,peserta yang dibebankan kepada Anggaran dana desa dari Pos Covid19 dari 8%
berdasarkan fakta yang ada ratusan juta bahkan milyaran rupiah dana Desa terus menerus dicabik cabik, Dana desa mulai dari Aceh Timur hingga Aceh Utara bahkan diduga saat ini kembali surat diterima oleh Keuchik di Aceh Timur dan surat tersebut datang dari DPP APDESI Pusat Menyurati Pemerintah desa disampaikan kepada Seluruh Desa agar ikut acara Silaturahmi yang dibebankan kepada Anggaran dana desa sebesar 2.950.000/satu peserta dan Cubit mencubit Dana Desa Sudah Menjadi Hal Yang Lumrah di Aceh sehingga patut diduga ada faktor kesengajaan (ulok ulok) ungkap Hasbi, bahkan dalam acara yang akan di gelar dibanda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2022 melibatkan banyak pihak dan dapat kita lihat dari surat yang mereka tunjukan kepada setiap Desa, mereka merangkul Pj.Gunebernur Aceh dalam pembukaan Acara Silaturahmi tersebut, Ditreskrimsus Polda Aceh dan Kajati Aceh, sebagai pemateri, dan kepada siapa kita masyarakat akan
mengadu? ujar Hasbi Abubakar,maka dari itu kita berharap kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Pj. Gubernur untuk tidak membebankan Pemerintah Desa, jika Pemerintah Aceh Tidak ada Dana untuk menyelenggarakan Silaturahmi khusus kepala Desa, sebaiknya kegiatan tersebut segera dihentikan apalagi saat ini Ekonomi masyarakat sedang sulit ditengah pemulihan Covid19, bukankah kegiatan ini lebih kepada menghambur hamburkan Dana Desa,jika setiap desa hadir satu peserta maka dapat dikalikan se-provinsi Aceh 6.516 Desa sama dengan 19.222.200.000 dan jika disetiap Desa mengikuti dua orang maka sama dengan 38.444.400.000, bukankah jika membuat rumah layak huni sudah berapa orang masyarakat miskin terselamatkan dari kemiskinan, maka dari itulah meminta kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan kepada Bapak Kapolri jenderal Pol.Drs Listyo Sigit Prabowo Lembaga KPK untuk segera mengusut Kegiatan Bimtek siapa dalangnya dari kegiatan tersebut,serta menghentikan langkah langkah agar kegiatan silaturahmi yang kepada Anggaran Dana desa dapat dihentikan demikian ungkap Hasbi Abubakar.[]
