RajaBackLink.com

Home / Daerah / Headline / Nasional / Nusantara

Sabtu, 11 Desember 2021 - 19:41 WIB

LKM Penerima Program KOTAKU tahun 2021 di Kota Prabumulih Terindikasi Menyalahi Aturan Dan Tidak Transparan

Bagas - Penulis Berita

Sriwijayatoday.com Prabumulih —Setelah viral beberapa bulan yang lalu terkait tuntutan salah satu ormas di prabumulih yaitu tentang pelaksanaan Rembuk Warga Istimewa (RWI) LKM Prabu Jaya, sejatinya tuntutan tersebut hanya mengharapkan adanya “transparansi” dari semua pihak yang terkait, mulai dari pihak Korkot/Askot, Faskel, Konsultan, pihak Kelurahan, LKM dan KSM khususnya di LKM Prabu Jaya.

Mengingat belum adanya tanggapan dan respons yang positif dari pihak KOTAKU, maka dalam waķtu dekat ormas pemuda pancasila melalui Komando Inti (KOTI) Mahatidana Kota Prabumulih akan memasuki babak baru.

Bukan lagi hanya sekedar tuntutan dilaksanakannya RWI atau pun RWT (Rembuk Warga Tahunan) tapi sudah pada tuntutan pidana.

Baca Juga :  Ayo Sukseskan Pelaksanaan Pon XX di Papua

Dari hasil pendalaman terhadap dokumen Anggaran Dasar (AD) dari LKM Prabu Jaya KOTI Prabumulih menduga adanya 2 (dua) unsur pidana yaitu terkait adanya tanda tangan palsu panitia Rembuk Warga pembentukan LKM Prabu Jaya dan disinyalir adanya penyalahgunaan keuangan pada program Pinjaman Dana Bergulir (PDB) yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Keuangan (UPK) yg langsung dibawah LKM ungkap salah satu pengurus Askot I KOTI Pemuda Pancasila

Investigasi yg dilakukan selama ini sifatnya sampling (uji petik) yang mana dimungkinkan apa yang menjadi temuan di LKM dan UPK kelurahan Prabu Jaya juga terjadi pada LKM lainnya di prabumulih.

Dalam hal ini ormas PP melalui koti Prabumulih telah memberikan pengaduan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan di palembang pada hari Jum’at tanggal 10 Desember 2021, tuntutan yang diajukan kepada pihak BPK RI yaitu jika benar adanya penyalah gunaan wewenang makan Ormas PP meminta agar dapat dilakukan ‘pengembalian uang negara’ oleh pihak yang dimaksud.

Baca Juga :  Pangdam Hasanuddin Disaat Pimpin Sertijab Danyonif Raider 700/WYC : Jadilah Prajurit Macan*

Karena menurut perwakilan ormas PP bahwa LKM tersebut dapat saja dikatakan bodong.

“Hal ini dilakukan karena LKM Prabu Jaya bisa dikatakan sebagai lembaga “bodong” / ilegal dan atau cacat hukum terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada dokumen Anggaran Dasar (AD) LKM Prabu Jaya,” ungkapnya lagi. (red)

Berita ini 121 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Headline

Sebelum Sidang Mediasi Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah Kelompok Tani SKS Di PN Pasabar,Muncul Ketegangan Yang Dipicu Kuasa Hukum Penggugat

Headline

Terkait PAD PDAM, Begini Tanggapan Kabag Humas Aceh Utara Dan Direktur PDAM

Headline

Kades Kesatuan Kecamatan Perbaungan Bungkam Terkait Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Nusantara

Babinsa Koramil 06/KD Giat Komsos Penerapan Prokes Kepada Warga Binaannya

Nusantara

Kejar Target, Koarmada I Terus Melayani Vaksinasi untuk Mengurangi Resiko Penyebaran Omicron

Nusantara

Danramil 06/KD Bersama Tiga Pilar Laksanakan Operasi Yustisi PPKM Mikro

Headline

*Bersama Komponen Masyarakat Makassar, Kabintaljarahdam XIV/Hsn Wakili Pangdam Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW*

Nusantara

Peringati HUT Ke-76 RI, Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa Di Kab. Intan Jaya Papua