SRIWIJAYATODAY.COM // GOWA-SULSEL, Diduga tanah salah seorang warga bernama Dg. Ngadu usia 98 tahun seluas 18 Are yang diserobot oleh salah seorang yang juga merupakan warga Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Gowa.
Informasi yang diterima dari Daeng Ngadu bahwa tanah tersebut sudah sepuluh tahun di kelolah orang tersebut.
Olehnya itu LSM MANDAT melakukan investigasi, merespon laporan Daeng Ngadu pada hari Jumat 4/3/2022.
LSM MANDAT mengadakan pertemuan dengan Lurah Tobajeng bapak Mursalim didampingi Babinkamtibmas dan beberapa pegawai ASN kelurahan Tubajeng .
Dalam pertemuan telah dibahas sengketa tanah yang melibatkan antara pelapor dan yang terlapor kiranya Lurah sebagai kepala pemerintahan di Tubajeng memperlihatkan keseriusannya dalam menanggapi setiap persoalan warga khususnya kasus penyerobotan tanah yang di lakukan Daeng Buang sebagai terlapor, dimana kurang lebih sepuluh tahun Daeng Buang menggarap tanah yang bukan miliknya.
Ketua LSM MANDAT Abd.Karim mengatakan bahwa kedatangannya beserta tim investigasi semata-mata ingin menyelesaikan keluhan warga Tubajeng seperti bapak Daeng Ngadu korban penyerobotan tanah yang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah setempat khususnya Lurah Tubajeng.
Lebih lanjut ketua LSM MANDAT Abd. Karim mengatakan bahwa”hari ini kami dari LSM Mandat selaku pendamping pemilik lahan bapak Daeng Ngadu meminta pihak kelurahan untuk segera mempertemukan kedua belah pihak dalam tahap mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu,”Jelasnya
Diakhir pertemuan di sepakati bahwa antara pelapor dan yang terlapor akan di pertemukan dikantor Lurah Tubajeng pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022.
Sebenarnya dalam persoalan kasus tanah yang hampir tiap hari diberitakan media cetak ataupun elektronik bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus kepengadilan,
Yaitu mengajukan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau situs resmi ATR/BPN.
Kemudian pengaduan setidaknya memuat tentang identitas pengadu dan uraian singkat kasusnya.
Dalam berkas pengaduan harus disertai:
Fotokopi identitas pengadu
Fotokopi identitas penerima kuasa & surat kuasa apabila dikuasakan.
Data pendukung/bukti terkait pengaduan.
Jika pengaduan memenuhi syarat, pengadu akan mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan dari petugas.
Pejabat yang bertanggungjawab melakukan kegiatan pengumpulan data
Apabila pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian, maka akan dikaji kronologinya dari data yuridis, fisik, dan data pendukung lainnya.
Laporan : LSM Mandat Sulsel
