Sriwijayatoday.com PALEMBANG — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Pemuda Pancasila Prabumulih melalui Komando Inti Mahatidana (KOTI) menyampaikan surat pengaduan ke BPK RI Sumsel perihal pelaksanaan program Kotaku di Prabumulih.
Komandan KOTI Inhar Kamaluddin yang didampingi oleh perwakilan Askot 1. Fandri Heri Kusuma terlihat mendatangi Kantor BPK RI Wilayah Sumatra Selatan.
Seperti diketahui sebelumnya mereka menyatakan ada temuan yang dianggap janggal dan terindikasi telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana Kotaku tahun 2021 di delapan kelurahan yang ada di kota Prabumulih.
“Hari ini kita menyampaikan surat kepada BPK RI Perwakilan Sumatra Selatan, perihal program Kotaku tahun 2021.
Dimana dalam pelaksanaanya kami menemukan pada pelaksanaanya banyak kejanggalan di lapangan. Ini merupakan salah satu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pembangunan yang berlangsung di kota Prabumulih yang menggunakan uang negara,” ujar Kamal menjelaskan apa tujuannya mendatangi kantor BPK RI Sumatra Selatan hari ini.
Fandri Heri Kusuma menambhakan bahwa ini adalah tindak lanjut dari apa yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu dengan ketua DPAC Bravo 5 Febrianto.
“Ini merupakan tindak lanjut dari temuan kita yang pernah kita sampaikan pada Askot Kotaku dahulu. Serta kita juga sudah meminta untuk melakukan upaya pertemuan dengan para anggota KSM kelurahan Prabujaya namun tidak ditanggapi, untuk itu kami meminta pihak yang berwenang dapat menginvestigasi dan menanggapi laporan kami ini,” tandas Fandri.
Perwakilan Kotaku melalui Asisten Kota, Muhammad Nurdiansyah (Ian), mengatakan bahwa hal ini juga sudah diklarifikasi oleh pihak pemerintah kota Prabumulih.
“Kebetulan kami juga sudah diklarifikasi oleh pemerintah kota Prabumulih, dan saat ini pengaduan sudah ditangan pemerintah kota dengan menunjuk pihak inspektorat daerah atas perintah Wali Kota. Kita menunggu hasilnya pak,” ungkap Iyan saat dihubungi via pesan singkat WhatsApp.
Ditambahkannya lagi oleh Ian, untuk itu kita harus mendapatkan hasil dari yang berkompeten dalam masalah ini.
“Iya pak kita harus dapat hasil dari yang berkompeten dalam masalah ini, biar jelas dan clear permasalahannya. Maka dari itu hasil dari Inspektorat akan lebih baik dan lebih netral dalam permasalahan yang ada.
Meskipun sudah sesuai jadwal, BPKP memang akan tetap melakukan Pemeriksaan diakhir pekerjaan. Ini merupakan MOU dengan Pihak Kementrian PUPR, bahwa BPKP selaku auditor eksternal yang ditunjuk terkait Pendanaan dari Pusat termasuk program Kotaku,” Pungkas Ian.
Adapun delapan kelurahan tersebut yakni ; Muara Dua, Gunung Ibul Timur, Majasari, Gunung Kemala, Pasar 1 Prabumulih, Anak Petai, Prabu Jaya, Suka Jadi. (Raif)
