Sriwijayatoday.com PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan bahwa perangkat desa yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib memilih salah satu jabatan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Program Pendampingan Jaksa dalam Pembangunan Desa, yang digelar di Desa Raja Kecamatan Tanah Abang, Kamis (30/10/2025).
Menurut Rahmad Dinata, S.STP, Kabid Pemerintahan dan Pendapatan Desa Dinas PMD Kabupaten PALI, larangan rangkap jabatan ini memiliki dasar hukum yang jelas.
“Perangkat desa dilarang merangkap sebagai tenaga PPPK.
Aturan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kode dan Stempel Desa, dan juga Perda Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2019,” tegasnya.
Ia menjelaskan, larangan tersebut bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan, memastikan akuntabilitas, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Ridho Wiragama, S.H, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri PALI, dalam paparannya menegaskan bahwa Kejaksaan siap menjadi mitra hukum bagi pemerintah desa.
“Jaksa hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap proses hukum, terutama membantu perangkat desa yang tersandung persoalan hukum,” ungkapnya.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Camat Tanah Abang, Dadang Afriandy, S.H., M.Si, didampingi Kepala Desa Raja, Aswin Markusuma. Turut hadir Ipda Aldi, Kanit Tipikor Polres PALI yang mewakili Kapolres PALI, serta unsur penting lainnya seperti perwakilan Kejaksaan Negeri PALI, Dinas PMD, pendamping desa, BPD, LPMD, Linmas, dan seluruh perangkat desa di Kecamatan Tanah Abang.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. (Red)
