Jabar, Sriwijaya Today – Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Pembukaan Rakornas 2026 ditandai dengan pernyataan resmi Presiden RI.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin, 2 Februari 2026, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dibuka,” ujar Presiden.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemahaman peran dan tugas aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat.
Dia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya mendambakan kehidupan yang tenang, aman, dan harmonis.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa harapan rakyat mengutamakan pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang. Mereka tidak menyukai pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya,” tegas Presiden.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum strategis karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan Republik Indonesia, dari tingkat pusat hingga daerah, dalam satu forum koordinasi nasional.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kehadiran Kepala BNN RI dalam Rakornas ini menegaskan komitmen BNN dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Melalui koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, BNN mendorong kebijakan yang terintegrasi agar program P4GN dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.
SUMBER : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
