SRIWIJAYATODAY.COM | BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REPSUS minta kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk menunjuk Pejabat Gubernur Aceh dari unsur Polri.
“Ini penting menjadi pertimbangan Presiden dan Mendagri, pasalnya Aceh yang merupakan provinsi ujung Barat ini terkenal sebagai salah satu provinsi yang keras dalam berbagai hal, terutama menyangkut peredaran narkoba,” demikian dikatakan Ketua DPP Repsus, Azhar Budiman pada Minggu (29/5).
Menurut Azhar Budiman yang juga mantan tim sukses pemenangan pasangan presiden Jokowi-Ma’ruf di Aceh ini, provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lainnya. Sehingga memerlukan penanganan khusus dengan orang-orang berlatar belakang khusus seperti Polri.
Tambahnya, sebagai bukti Aceh keras dapat dilihat beberapa pengungkapan kasus narkoba dalam jumlah besar oleh BNN dan Polri. Bahkan Aceh termasuk dalam kategori peredaran narkoba jaringan internasional.
“Dengan fenomena ini, tentunya Aceh membutuhkan sosok pimpinan yang tegas dan berjiwa kesatria, selain mampu meminimalisir dan menindak peredaran narkoba. Juga mampu mengawal jalannya pemerintahan yang baik selama masa transisi menuju Pemilu 2024,” ungkap Azhar Budiman.
Tambahnya, bahkan yang lebih penting kepemimpinan Pj Gubernur Aceh harus mampu menyiapkan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 di Aceh berjalan lancar, aman dan sukses.
“Dalam pandangan kita, unsur Polri memiliki kapasitas yang layak menjadi Pj Gubernur Aceh. Karenanya kita atas nama DPP Repsus minta Presiden dan Mendagri untuk menunjuk Pj Gubernur Aceh dari unsur Polri,” demikian pinta Azhar Budiman.
Pewarta: yahdien
