Sriwijayatoday.com Muara Enim (Sumsel) – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi – Republik Indonesia (GNPK-RI) Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim, sedang mengalami gejolak yang terjadi setelah penerbitan SK pembekuan yang berlaku untuk PD Muara Enim, sudah beredar luas Di kalangan Pejabat yang ada di Kabupaten Muara Enim, Selasa 29/06/2021).
Mengetahui hal ini sudah beredar luas di Lingkungan Ormas, Dinas, dan Pejabat di ruang lingkup Kabupaten Muara Enim, membuat Pimpinan Daerah GNPK-RI Muara Enim tidak tinggal diam dalam menyikapi hal ini.
Afrizon Aroes,SH SEKJEN GNPK-RI Pusat pun angkat bicara saat di konfirmasi oleh Ketua GNPK-RI Muara enim via telepon dan Whatsapp dengan Tegas membantah tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pembekuan GNPK-RI tersebut.
Isi WhatsApp di terangkan “ Sehubungan dengan Musibah yang terjadi terhadap Ketum dalam perkara hukum, maka kita harus Fokus dan Kosentrasi. Dengan adanya Musibah tersebut, Kami minta Kepada rekan- rekan untuk tidak melakukan upaya Profokasi, Menghasut, Fitnah, Bujuk rayu kepada Ketua Umum Kita.
Untuk itu kami meminta kepada rekan- rekan GNPK-RI jangan ada yang melakukan Intimidasi kepada PW dan PD dengan pengeluarkan surat pembekuan. Siapapun yg merekayasa/memalsukan Surat SK Pembekuan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku”. Salam Anti Korupsi!!!, Ujarnya.
Ketua PD GNPK-RI Muara Enim Antoni Dequin menanggapi hal tersebut, “Bahwa SK ini sudah tersebar senin malam hari 28/06/21, Isu SK sudah mencoreng nama baik GNPK-RI di kalangan Pejabat Muara Enim. Kenapa SK ini cepat menyebar, sementara saya selaku Ketua GNPK-RI Muara Enim tidak mengetahui SK Pembekuan ini kapan diterbitkan ?” Tanya Antoni
Dalam SK Pembekuan Kepengurusan PD GNPK-RI Kabupaten Muara Enim diterangkan bahwa surat tersebut di buat pada tanggal 11 mei 2021 sedangkan beredar Isu SK Pembekuan di Media Sosial, Whatsapp Senin malam, 28 juni 2021.
“Ini sudah jelas ada Oknum yang ingin menjatuhkan Marwah organisasi GNPK-RI Muara Enim, saya sudah menghubungi langsung Sekertaris Jenderal GNPK-RI Pusat bahwa Pusat tidak pernah mengeluarkan SK pembekuan PD manapun”, Cetus Ketua GNPK-RI Muara Enim.
(Dadang HR)
