Sriwijayatoday.com, Muara Enim – Pasca upaya penjemputan paksa terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menegaskan akan segera memeriksa semua pihak yang terlibat dalam skandal suap gratifikasi komitmen fee proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Lemutu Kecamatan Tanjung Agung.
Langkah tegas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pejabat daerah, mendapat apresiasi masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Hal ini diungkapkan Zulkarnain Polta, salah seorang warga Muara Enim. Dia mengaku sangat mendukung langkah hukum yang dilakukan Kejati Sumsel dalam menindak tegas oknum pelaku KKN. Menurutnya, demi keadilan, Kejati Sumsel harus berani mengungkap keterlibatan aktor-aktor besar dibalik skandal suap fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Meski demikian, masyarakat berharap pengungkapan kasus dugaan gratifikasi skandal suap tersebut, tidak berhenti hanya pada kaki tangannya saja.
Dia menilai, penangkapan terhadap tersangka KT yang merupakan oknum politisi partai Golkar ini, menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal praktik KKN yang lebih luas.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Kejati Sumsel,” kata dia.
“Kami harap jangan hanya berhenti di anggota DPRD dan anaknya saja. Kejati harus berani mendalami dugaan keterlibatan aktor intelektual dibalik perkara ini,” imbuhnya.
Dia menyebutkan bahwa barang bukti satu unit mobil MPV merk Toyota Alphard seharga Rp1,6 miliar tersebut hanya gambaran kecil dari praktik KKN yang menggurita di Kabupaten Muara Enim.
Selain itu, kata dia, sebelum mencuatnya kasus ini ke publik, dua nama kerapkali disebut-sebut dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai lembaga kontrol sosial di halaman depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Dugaan bagi-bagi jatah proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim yang diduga kuat telah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh oknum Kabid AMPL berinisial (IS), dan Sekretaris Dinas PUPR berinisial (I) seolah tidak tersentuh hukum.
“Kejati Sumsel wajib memeriksa Sekretaris Dinas PUPR dan Kabid AMPL berinisial (I), dan (S). Perbuatan oknum ini, jelas melanggar hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Ormas Pemerhati Situasi Terkini, Dian HS mengatakan, keterlibatan pihak dinas dalam tahapan pencairan uang muka pada proyek Irigasi Air Lemutu diduga kuat sebelumnya telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
“Sudah direncanakan sejak awal,” kata Dian.
“Skema ini sudah menjadi rahasia umum. Siapa pun yang terlibat, mau dia keluarga atau pejabat tinggi, harus diusut tuntas. Jangan tebang pilih!,” imbuhnya.
Sementara itu, Kejati Sumsel melalui Kasi Penkum, Vanny Yulia Eka Sari menegaskan, bahwa penyidikan masih terus berkembang. Pihaknya akan bekerja profesional, akuntabel, dan transparan.
“Tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kepala daerah, jika ditemukan bukti yang cukup,” kata Vanny.
Sebagai informasi, pengungkapan kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat luas, dan perbincangan hangat di muka umum.
Publik menantikan langkah lanjutan Kejati Sumsel mengungkap aktor besar yang terlibat dalam skandal suap KKN yang telah menggerogoti keuangan dan ekonomi negara demi memperkaya diri sendiri dengan memiskinkan rakyat.
