Sriwijayatoday.com Prabumulih Sumatera Selatan – Masyarakat Prabumulih yang tergabung dalam Aspirasi Masyarakat Prabumulih (AMP), mendatangi kantor DPRD Kota Prabumulih pada hari rabu, 10 Agustus 2022 guna untuk mempertanyakan fenomena gagalnya sampai Empat kali rapat paripurna DPRD agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban tahun 2021.
Kehadiran tim AMP yang diwakili langsung oleh Ariantono selaku ketua AMP dan Pebrianto sekretaris AMP bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Kota Prabumulih.
“Kita mempertanyakan kenapa sampai bisa terjadi gagal sampai Empat kali paripurna tersebut, lembaga DPRD merupakan lembaga politik sehingga produk dan kondisi yang dihasilkan juga berkaitan dengan politik yang ada di prabumulih. Di samping itu juga buruknya citra DPRD Prabumulih karena kondisi yang tercipta ini” ungkap Ariantono dalam pertemuan tersebut.
Secara kelembagaan, pimpinan DPRD Prabumulih telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan membentuk Banmus untuk melaksanakan paripurna tersebut. Namun karena dinamika yg ada atas berbagai kondisi sehingga paripurna tersebut harus batal karena tidak quarum.
“Tidak ada aturan yg dilanggar atas ketidakhadiran anggota DPRD sehingga tidak quarum, karena quarum dan tidak quarum merupakan bagian dari tata tertib persidangan” ungkap Sutarno, S.E., yang didampingi oleh Ahmad Palo dan Ir. Dipo Anom.
Menanggapi permasalahan paripurna tersebut dan jawaban dari pimpinan dprd atas pertanyaan kami dari AMP, kami secara tegas meminta kepada DPRD Prabumulih untuk segera membuat pernyataan sikap politik yg ditandatangani oleh pimpinan dan anggota dprd prabumulih. Ini salah satu yg kami tekankan pada pertemuan tersebut, ungkap Pebrianto selaku sekretaris AMP.
Kami minta waktu untuk mengkomunikasikan pernyataan sikap politik tersebut kepada para anggota DPRD yang lain, sangat kami apresiasi kritik dan masukan dari rekan AMP. Segera akan kami informasikan perihal tersebut, jawab Dipe Anom menanggapi saran dari AMP.
Citra lembaga DPRD yang harus kita jaga dan perbaiki bersama, kita khawatir karena apabila para anggota DPRD yang tidak hadir pada paripurna tersebut dapat memberikan efek turunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap DPRD Prabumulih. Sehingga menyebabkan tingkat partisipasi pemilih nantinya pada saat pileg menurun karena kurangnya kepercayaan masyarakat. Belum masalah opini yg berkembang mengenai _”jatah proyek”_ di tengah masyarakat yg sampai detik ini tidak ada klarifikasi dr DPRD prabumulih, menambah catatan buruk terhadap lembaga DPRD.
Permasalahan ini akan kami kawal dengan memberikan saran, kritik dan masukan kepada DPRD Prabumulih, Tutup Arianto dalam pertemuan tersebut.
Rilis: Febrianto
Sumber berita: Sriwijaya today Prabumulih
Editor: Dadang HariansyahSumber: https://SRIWIJAYATODAY.COM
