Banten,”Sriwijayatoday.Com.-
Robot Kucing masa depan yang jadi penghibur dan penyelamat Nobita yang bodoh dan tidak punya prestasi bahkan jadi objek Buly lingkungannya, Doraemon mempunyai kantong ajaib yang bisa mengeluarkan alat hebat untuk membantu bahkan menjadi solusi setiap persoalan. Pj.Gubernur Banten, Al Muktabar menjadi sorotan banyak mata di tahun ke 2 (Dua) menjabat sebagai orang nomor satu di tanah Jawara, masyarakat berharap adanya perubahan atau Reformasi Birokrasi menuju Banten lebih baik, demikian dikatakan Pengamat Politik dan Akademisi UNIBA Banten, Budi Ilham.
Menurut Budi, dinamika Politik memang dinamis tak khayal ubahnya angin berhembus dan bergerak bisa berubah setiap saat. Masalah demi masalah terdengar begitu nyaring dari setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Surat Mosi tidak percaya terhadap Plt.Kepala Inspektorat, terlihat jelas krisis Tokoh di tataran Top Leader Inspektorat sebab masih mengkaryakan seseorang yang tidak punya Karya dan tidak layak. Kasus korupsi Masker Pada Dinas Kesehatan hingga Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti Berharta Rp.24,5 Miliar tengah menarik perhatian. Amburadulnya PPDB pada Dinas Pendidikan jadi bukti abai dari tanggung jawab dalam pengawasan Kadis Dindik Prov.Banten bahkan tersiar adanya transaksional yang merendahkan marwah pendidikan. Diitambah masalah Pegawai non ASN atau TKS (Tenaga Kerja Sukarela) tengah memanas karena tidak kunjung ada kepastian masa depannya, bahkan siap mengadukan masalah ini ke Kemendagri, masyarakat Banten serta Aliansi mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi siap mengawal dan bergabung mewarnai Jakarta. “Segudang masalah menjadi catatan kelam dan indicator kegagalan mensinergikan pembangunan.
Untuk itu, Budi mempertanyakan dimanakah Peran Pj.Gubernur ?? Mencari kendaraan politik untuk bargaining politik 2024?? Entahlah.. Terlihat ketakutan mengambil sikap, mungkin karena terpilih bukan hasil dari pesta demokrasi atau suara hati masyarakat Banten, sehingga banyak pertimbangan dan kurangnya dukungan dari jajaran pejabat ASN sendiri.
Bagaikan Konser Orkestra yang tidak jelas iramanya bahkan sumbang, lanjut Budi sambil menganalogikan dimana musisi menunjukkan keahliannya tanpa melihat instruksi sang dirigen. Hasilnya suara musik berantakan dan mengganggu pendengaran.
“Berisik setiap minggu menjadi headline di berbagai media pemberitaan carut marut kegiatan pembangunan Breakwater Cikeusik dengan pagu APBD lebih dari 14 Milyar tahun anggaran 2022 yang tidak selesai sesuai progres dan diduga kuat adanya tindak pidana Korupsi,”ujar Budi sambil mengungkapkan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Prov.Banten Eli Susiyanti yang ditemui di ruang kerjanya dengan gamblang menyampaikan “Saya Sempat di telp Pak Gubernur dan (Al Muktabar) menanyakan masalah tersebut ”tutur Eli.
Akhirnya Kami berasumsi, ujar Budi bahwa jika orang nomor satu itu sudah memberikan arahan atau solusi atas persoalan di DKP yang tengah di bahas. Sampai diskusi selesai, faktanya tidak ada jawaban yang menjadi sebuah kesimpulan. Malahan muncul bahan diskusi baru yang lebih mengecewakan tentang persiapan kegiatan Pembangunan Breakwater tahun 2023. “Inikah yang disebut Nobita?? “ujar Budi.
Melihat kondisi ini, ungkap Budi, masyarakat akan terus menjadi Administrator dalam kotrol kebijakan dan Al Muktabar bukan Doraemon yang punya kantong ajaib serta dapat mengeluarkan alat hebat dan dapat membatu menyelesaikan masalah, yang pasti masalah akan menjadi Bom waktu, karena Masyarakat sudah geregetan akan pergerakan yang lambat seorang Pj.Gubernur dalam mengambil langkah strategis menyelesaikan masalah tersebut. “Langkah turun kejalan sedang kami siapkan sebagai upaya menyampaikan aspirasi yang sudah terlalu lama diabaikan.Tunggu saja momentumnya. “Pungkas Budi.
(OD/RED)
