Serang,”Sriwijayatoday.Com.-
Gerakan Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) bersama beberapa Lembaga pendukung mengadakan demi di depan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Kamis (15/12) dalam rangka meminta bukti kongkrit dari Kepala Dinas PUPR dalam beberapa permasalahan keterlambatan kerja pelaksanaan proyek PUPR, Provinsi Banten.
KPK-N merasa kecewa karena aksi demonstrasi Yang di lakukan bersama 6 (enam) lembaga pendukung tidak mendapat respon dari pemangku jabatan Dinas PUP Provinsi Banten
“Sama sekali tidak ada perwakilan dari Dinas PUPR yang mencoba memediasi kami, harapan kami bisa bertemu dengan kepala Dinas, atau Kepala Bidang minimal” Kata Saeful Bahri, Korlap aksi kepada awak media.
Bukan tanpa alasan KPK-N dan Beberapa Lemba mengadakan aksi demonstrasi hari ini, menurut Saeful Bahri aksi hari ini sebagi kelanjutan dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan kepada staff PUPR saat mediasi hari senin (12/12) Kemarin.
Dengan tidak adanya Kepala Dinas PUPR dan perwakilan nya yang memediasi demonstran, memperkuat dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan di beberapa proyek Dinas PUPR Provinsi Banten.
“Kita hanya meminta bukti aktual dari pernyataan DPUPR yang memberikan perpanjangan waktu kepada beberapa proyek” Ujarnya.
Menurut Saeful Bahri, beberapa proyek Dinas PUPR diduga gagal perencanaan, hal tersebut terbukti dengan banyak alasan dari Dinas PUPR terkait keterlambatan pekerjaan proyek di beberapa lokasi.
Dalam hal ini perkumpulan KPK-N menyikapi proses perencanaan sebelum di mulainya pelaksanaan pekerjaan, mulai dari rapat-rapat anggara hingga survei lokasi serta pembentukan team verifikasi yang menggunakan anggaran APBD yang akan terbuang sia-sia dengan gagalnya proyek tersebut.
“Berapa anggaran yang terbuang dalam perencanaan jika pekerjaan proyek tidak selesai” Paparnya.
Namun KPK-N bersama aliansi tidak akan berhenti sampai disitu, menurut koordinator lapangan Saeful bahri. Pihaknya akan mengadakan demo besar-besaran bersama beberapa Lembaga pendukung jika sampai akhir tahun belum mendapatkan jawaban Faktual.
“Setelah Nataru kita akan demo lagi dengan menurunkan masa 500 orang jika pihak Dinas PUPR belum memberikan informasi publik yang sesuai Fakta dan data” Ujarnya setelah selesai memeberikan orasi.(OD/RED)
