Sriwijayatoday.com // Makassar — Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi (LSM AKOR) bersama elemen mahasiswa dan orang tua siswa kembali turun melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (25/7/24). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap tidak transparan dan penuh kecurangan.
Para demonstran membawa berbagai spanduk yang menuntut kejelasan serta keadilan dalam proses PPDB tahun ini. Mereka menilai banyak pelanggaran dan ketidakadilan yang terjadi, seperti dugaan manipulasi data hingga pelanggaran juknis.
“Kami menuntut transparansi dalam proses PPDB ini. Banyak orang tua yang merasa dirugikan karena adanya praktik-praktik curang. Kami ingin Disdik Sulsel memberikan penjelasan dan solusi yang adil,” ujar salah satu demonstran, Kamis, (25/7/24).
Saat dikonfirmasi terkait aksi demonstrasi ini, Sandi selaku Koordinator Lapangan menegaskan, jika Disdik Sulsel di bawah komando Kadis dan Kabidnya memasukkan ratusan siswa siluman di SMA-SMA Negeri Makassar dengan dalih pemenuhan kuota.
“Padahal dilihat di juknis jelas di Point keempat terkait pemenuhan kuota “Disdik melakukan penyaluran calon peserta didik yang tidak lulus pada SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang masih memiliki sisa daya tampung berdasarkan jarak terdekat dari calon peserta didik tersebut” jadi bukan kebijakan faktor lain. Maka patut diduga yang dimasukkan itu titipan semua,” jelasnya.
Selain melanggar juknis, Sandi juga mengatakan, Disdik dinilai melanggar aturan dan mendesak PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mencopot jabatan Kadis dan Kabid SMA Disdik Sulsel.
Massa ditemui langsung Kabid SMA Disdik Sulsel, Muhammad Nurkusuma yang didampingi Mulyana selaku Panitia PPDB di depan Kantor Gubernur Sulsel.
Aksi ini menarik perhatian masyarakat sekitar dan sejumlah media. Jalan Urip Sumoharjo di depan kantor Gubernur Sulsel sempat terjadi kemacetan. Para demonstran kembali melanjutkan aksinya ke Disdik dan DPRD Sulsel.
Pihak DPRD Sulsel yang turut hadir Wakil Ketua Komisi E, Irfan AB berjanji akan mengagendakan dan memanggil untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Para demonstran berjanji akan kembali turun aksi menuntut keadilan dan pencopotan para pejabat di Disdik Sulsel.
“Kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar dan sekalian pelaporan ke penegak hukum,” pungkasnya.
(*)
