RajaBackLink.com

Home / Aceh / Daerah / Ekonomi / Hukum & Kriminal

Jumat, 20 September 2024 - 10:47 WIB

Berpotensi Korupsi, LAKI Desak BPKP Audit Pengadaan Konsumsi PON Aceh-Sumut

Saiful Amri - Penulis Berita

Sriwijayatoday.com | Banda Aceh — Organisasi Masyarakat (LAKI)Laskar Antikorupsi Indonesia , Saiful Anwar , menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada pengadaan konsumsi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk konsumsi atlet dan official mencapai Rp 42,3 miliar. Namun pada kenyataannya kualitas konsumsi yang disediakan tidak sesuai.

Oleh karena itu, Saiful mendesak BPKP mengaudit pengadaan konsumsi PON tersebut.

Dugaan kuat kita itu soal pengadaan nasi (konsumsi) 42,3 miliar, itu yang perlu diusut, potensi korupsinya sangat besar kita menilai disana,” kata Saiful dalam kegiatan diskusi terkait potensi korupsi PON 2024 di salah satu cafe di Aceh, Kamis, 19 September 2024.

Baca Juga :  Pangkoarmada I melaksanakan Kunjungan Kerja di Mako Lanal Lhokseumawe

Saiful mengatakan, persoalan konsumsi sarat masalah mulai dari kualitas hingga proses distribusi yang telat untuk para atlet. Menurutnya, hal itu adalah masalah yang serius. Ia mengatakan, dalam kontrak harga nasi per kotak Rp 50.900, sementara harga snack Rp 18.900. Menurut Saiful, anggaran tersebut tidak sesuai dengan kualitas konsumsi yang diperoleh para atlet. Bahkan sebelumnya, permasalahan tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Kemenpora, Pj Gubernur Aceh dan PB PON, namun hanya berlangsung sementara. Ia mengatakan, pengadaan konsumsi ditangani oleh perusahaan di Jakarta Selatan. Setelah pihaknya melakukan pengecekan ulang, diketahui perusahaan tersebut juga menangani pengadaan konsumsi di PON Papua 2021 dan juga pemasok logistik pada kegiatan pertama Moto GP di Mandalika. “Artinya, perusahaan ini besar dan saya yakin mereka juga punya akses ke mana-mana sehingga dia dapat paket ini. Walaupun ini ada proses pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog,” ujarnya. Saiful menduga telah terjadi mark up (penggelembungan harga) pada proses perencanaan penganggarannya. “BPKP Aceh sebagai auditor yang bertanggungjawab harus memastikan pengelolaan dana PON tidak disalahgunakan. Kita mendesak mereka (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terkait pengadaan konsumsi tersebut,” demikian tutup Saiful.(*)

Baca Juga :  Polres Lhokseumawe Juara I Pendataan Kecelakaan Lalu Lintas Online.

Berita ini 26 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Dipimpin Dankoti MPC, pemuda pancasila Tanjung Jabung Timur lakukan Bagi-bagi Takjil

Daerah

Dipimpin Dankoti MPC, pemuda pancasila Tanjung Jabung Timur lakukan Bagi-bagi Takjil
BREAKING NEWS : Kasus Pembunuhan di Jembatan Kisam OKU, Keluarga Minta Polisi Ungkap Seterang-terangnya

Berita Polisi

BREAKING NEWS : Kasus Pembunuhan di Jembatan Kisam OKU, Keluarga Minta Polisi Ungkap Seterang-terangnya
BrainBoost Money Magnet: Audio Inovatif untuk Mengubah Pola Pikir dan Menarik Rezeki

Ekonomi

BrainBoost Money Magnet: Audio Inovatif untuk Mengubah Pola Pikir dan Menarik Rezeki
Puncak MMA Innovate Indonesia 2025 dalam Kemenangan Strategis: Konferensi dan Pameran Bersejarah yang Mendefinisikan Ulang Integrasi AI dalam Marketing di Bulan Ramadan

Ekonomi

Puncak MMA Innovate Indonesia 2025 dalam Kemenangan Strategis: Konferensi dan Pameran Bersejarah yang Mendefinisikan Ulang Integrasi AI dalam Marketing di Bulan Ramadan
Miliki Ganja 137 Gram Yandri digiring Ke Mapolres Pagar Alam

Hukum & Kriminal

Miliki Ganja 137 Gram Yandri digiring Ke Mapolres Pagar Alam
Layanan IT Outsourcing Nextgen Memudahkan Transformasi Digital Bisnis Anda

Ekonomi

Layanan IT Outsourcing Nextgen Memudahkan Transformasi Digital Bisnis Anda
Longsor Menimbun Jalan Penghubung Aceh Timur – Gayo Lues di Lokop

Aceh Timur

Longsor Menimbun Jalan Penghubung Aceh Timur – Gayo Lues di Lokop
VRITIMES Jalin Kerja Sama Strategis dengan Lintaspriangan.com untuk Perluas Distribusi Berita

Ekonomi

VRITIMES Jalin Kerja Sama Strategis dengan Lintaspriangan.com untuk Perluas Distribusi Berita