Jakarta – Pernyataan kontroversial Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., yang menyebut istilah “wartawan Bodrex” dalam sebuah acara yang viral di media sosial, menuai kecaman luas dari insan pers. Pernyataan ini dianggap merendahkan profesi jurnalis dan menciptakan stigma negatif terhadap keberadaan dunia Pers.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Rosid Wijaya Saat Di Wawancarai Awak Media Di salah Satu Cafe Di jakarta Angkat bicara atas pernyataan Menteri Yandri.
Menurutnya, penggunaan istilah tersebut sangat tidak pantas dan mencederai kemerdekaan Insan Pers di Indonesia.
“Sebijaknya, jika ada oknum yang dianggap tidak profesional, cukup disebut oknum tanpa embel – embel yang merendahkan. Jangan sampai seluruh profesi Jurnalis terkena dampaknya, “Cetusnya.
Ketua DPP AWNI Rosid Wijaya, mendesak Menteri Yandri Susanto segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada lnsan Pers.
Tak hanya itu, Beliau juga harus bisa membuktikan terkait pernyataan tersebut. “Jika beliau merasa ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, ada mekanisme klarifikasi dan hak jawab.
Namun, merendahkan wartawan secara keseluruhan berarti telah mencoreng kebebasan pers dan melanggar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, “Ujarnya.
Ketua Umum DPP Rosid Wijaya juga mengingatkan bahwa wartawan bukan musuh atau alat politik, melainkan mitra dalam membangun transparansi informasi yang akurat dan akuntabel bagi masyarakat luas.
“Pejabat publik harus lebih berhati – hati dalam berkomunikasi dan tidak menggunakan istilah yang merendahkan profesi Insan Pers.
Wartawan adalah garda terdepan dalam menyampaikan kebenaran, bukan lawan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam era keterbukaan informasi, penting bagi semua pihak, termasuk Pemerintah, Dalam Membangun Komunikasi yang lebih Konstruktif lagi untuk memahami peran vital pers dalam Demokrasi. (Red)
