Lampung selatan Sriwijayatoday.com setelah berulang ulang Lakukan Kegiatan atau pekerjaan fiktif kepala desa sababalo, di tahun 2021 ada tiga pekerjaan atau kegiatan yaitu Bronjong ,gorong- gorong dan Onderlagh yang baru dikerjakan ketika sudah ramai pemberitaan dan di laporkan ke inspektorat,di tahun 2024 terjadi lagi yaitu Talut penahan tanah( TPT) dan pariwisata desa yang mana Talut penahan tanah dikerjakan di bulan februari 2025 setelah ramai pemberitaan dan pariwisata desa blum di kerjakan Hinga bulan Oktober 2025
Berawal dari Rasa penasaran masyarakat dan publik yang kemudian membuat surat permohonan yang di layangkan PWRI kepada PPID desa sababalo adapun yang mohonkan dalam surat tersebut yaitu RAPBdes sababalo tahun Anggaran 2024, SPJ APBDes sababalo tahun 2024 Laporan Realisasi anggaran (LRA) APBDes sababalo dokumen pembangunan Talut penahan tanah( TPT) jalan Siswo ,akan tetapi surat tersebut yang diterima sekretaris desa sababalo,tidak di respon hingga dilayangkan surat kedua yaitu surat keberatan yang juga tidak di balas
Akhirnya PWRI mengajukan sengketa informasi publik ke komisi informasi publik propinsi Lampung (KIP)
Yang ending nya sidang putusan dimenangkan oleh PWRI, dan ketua majelis komisioner
Memerintahkan Kepala Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Pujianto, selaku atasan PPID Sabah Balau, memeberikan salinan dokumen rincian yang berisikan, RAPBDes Sabah Balau Tahun Anggaran 2024, SPJ APBDes Sabah Balau Tahun Anggaran 2024, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Sabah Balau Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pembangunan Talut Penahanan Tanah (TPT) jalan Siswo Suyono Desa Sabah Balau, berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pembangunan Pariwisata Desa Sabah Balau Tahun Anggaran 2024,”ujar Ketua Majelis Komisioner.
Majelis juga memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo dalam waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak.
Majelis Komisioner dalam persidangan, juga menyampaikan kedua pihak, Pemohon maupun Termohon, memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak puas dengan putusan ini, dengan rentang waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima.
Dari sidang putusan 1 Agustus 2025 hingga 25 Oktober 2025 tidak ada tanda tanda iktikat baik Pujianto kades sababalo untuk mentaati atau menjalankan putusan Komisi informasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) sama dengan putusan pengadilan
Diduga kades sababalo bandel dan tidak taat hukum ,yang mana menurut beberapa masyarakat sababalo yang berinisial U dan g masyarakat sudah krisis kepercayaan sama puji mas dan kalaupun mau nyalon lagi kemungkinan sanggat kecil akan menang dan di pilih kembali sama masyarakat sabaloh ujarnya
Sementara camat tanjung bintang saat dimintai tanggapan via WhatsApp
Iya Mas.Saya sudah smpaikan ke Kadesnya.
Tapi secara personal itu jadi tanggung jawab Pak Kades, balasnya
Dalam demokrasi yang sehat, keterbukaan informasi adalah kewajiban bagi pejabat publik. Jika seorang pejabat tidak memberikan tanggapan yang dibutuhkan, ada konsekuensi yang bisa terjadi, di antaranya:
Kecaman dan mosi tidak percaya: Publik bisa menilai pejabat tersebut tidak kompeten, tidak transparan, atau berupaya menutupi sesuatu.
Tindakan hukum: Jika penolakan memberikan informasi publik melanggar undang-undang (seperti UU Keterbukaan Informasi Publik), pejabat dapat menghadapi sanksi, mulai dari demosi hingga pidana.
Tindakan pers: Wartawan tetap bisa menerbitkan berita tanpa konfirmasi, dengan mencantumkan alasan mengapa narasumber tidak dapat dihubungi, untuk memenuhi hak publik atas informasi.
Untuk menindak lanjuti DPD LSM API NUSANTARA RAYA dan tim akan persiapkan untuk laporkan Pujianto ke Aparat penegak hukum atas dugaan melanggar undang undang keterbukaan informasi publik (@team)
