“Kami tidak tau menahu soal Bimtek di Medan,” tegas Syamsuar Ketua APDESI Aceh Timur.
Sriwijayatoday.com | Aceh Timur – Pelaksanaan Bimtek ketahanan pangan di Kota Medan pada bulan agustus 2022 yang di ikuti ratusan Keuchik dan perangkat desa di beberapa Kecamatan di Aceh Timur, menuai tanda tanya besar, Lembaga Orientasi Pengembangan Masyarakat Madani(LOPMI) yang berkedudukan di Kota Langsa tidak mungkin bisa mengkordinir Keuchik-keuchik di Aceh Timur tanpa ada aktor intelektual dan punya jaringan yang kuat. Jumat 05/08/2022.
Sementara Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia(APDESI) perwakilan Aceh Timur membantah terlibat dalam Bimtek di Kota Medan, padahal sebelum nya APDESI punya peran besar dalam pelaksanaan Bimtek tahun 2020 dan Bimtek 2022 yang di gelar di Idi, sebab selain DPMG dan P3MD, APDESI yang punya garis kordinasi sampai ke Desa-desa.
“Kami tidak tau menahu soal Bimtek di Medan,” tegas Syamsuar Ketua APDESI Aceh Timur.
Kemudian beredar rumor tak sedap, di kalangan keuchik dan aktivis di Aceh Timur, bahwa di tengarai di balik Bimtek di Kota Medan adalah program titipan Kejari Aceh Timur, akan tetapi Kejari Aceh Timur melalui Kasi Intel Wendi Yusrizal membantah secara tegas tidak terlibat apapun program di dana desa.
“Kejari Aceh Timur tidak pernah menitip program di dana desa, apa dalam bentuk program Bimtek maupun program lain nya. bahkan beberapa waktu lalu sempat juga ada informasi pengadaan buku covid itu juga punyak jaksa, padahal kami tidak tau apa-apa,” jelas Wendi.
Lalu siapa aktor “Backing” di balik kegiatan Bimtek di Medan, apakah ada oknum di Dinas Pemberdayaan masyarakat Gampong(DPMG) Aceh Timur atau ada pihak lain, tentu nya kepala Dinas DPMG mengetahui betul apapun kegiatan yang terkait sumber dana desa, sebab kunci utama ada di DPMG. Namun sayang selama ini Kadis DPMG Aceh Timur bungkam dan seperti ikut bermain ” petak umpat”
Padahal Pelaksanaan Bimtek yang di gelar di Idi baru berselang 2 bulan yang menguras dana desa lebih kurang 5 Miliar bersumber pos anggaran covid-19 tahun 2022, yang di laksanakan oleh LEMPANA, kemudian dilanjutkan lagi oleh LOPMI, dengan sumber anggaran ketahanan pangan tahun 2022. Meskipun Bimtek di Idi Rayeuk sempat kontroversi dan di tentang sejumlah elemen sipil bahkan berujung dilaporkan ke Kejati Aceh. Akan tetapi tak menyulutkan ambisi untuk menguras dana desa berkedok Bimtek.
Hujan kritikan dan penolakan dari beberapa LSM dan aktivis terhadap Kegiatan Bimtek di Medan, karena dinilai hanya menghamburkan uang desa, tapi hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Buktinya Bimtek terus berjalan.
Kondisi ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran, dana desa akan habis terkuras hanya untuk kegiatan yang tidak relevan dan urgen, dimana kondisi ekonomi masyarakat di desa sedang mengalami kesulitan, banyak hal yang di mendapatkan perhatian sn prioritas yang harus di talangi di desa-desa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Bila tanpa ada pencegahan, mustahil kedaulatan dana desa akan berjalan sesuai harapan Presiden Jokowi Dodo untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera dan maju.[]
