Palembang, Sriwijayatoday.com – Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Prabumulih, drg Sriwidiastuti, baru-baru ini diterpa isu melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (a buse of power) atas hutang kegiatan pengadaan obat RSUD Kota Prabumulih.
Kabar ini mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menamai diri sebagai Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jumat, lalu.
Aksi unjuk rasa Ormas SIRA di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jumat,(14/02/2025). Dokumentasi : sriwijayatoday.com
Aksi unjuk rasa yang di kordinir oleh, Rahmat Sandi Iqbal, S.H., tersebut, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pembayaran hutang kegiatan pengadaan obat RSUD Kota Prabumulih sebesar Rp.18.5.000.000.000.,- (delapan belas koma lima miliar rupiah), dan hutang BMPH Reagent sebesar Rp.4.3.000.000.000.,- (empat koma tiga miliar rupiah), yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jumat, (14/02/2025).
Selain itu, para demonstran juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk melakukan pamanggilan dan memeriksa Direktur RSUD Prabumulih, drg Sriwidiastuti berserta Kabid Keuangan, Kasi Penunjang, Kasi Perbendaharaan, dan para penyedia obat.
Belakangan dikabarkan, Direktur RSUD Prabumulih juga disebut telah melakukan intervensi terhadap bagian keuangan untuk mempersulit pembayaran terhadap penyedia barang dan jasa yang tidak memberikan setoran sebagai comitmen fee.
Sementara, selang beberapa hari setelah aksi unjuk rasa, muncul pernyataan klarifikasi dari Direktur RSUD Prabumulih, drg Sriwidiastuti dalam sebuah video singkat berdurasi 4 menit, 32 detik (4.32) yang diunggah di platform media sosial oleh akun tiktok @lenteraprabumulih. Rabu, (19/02/2025).
Video tersebut, menayangkan drg Sriwidiastuti menggunakan seragam kedinasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Prabumulih sedang diwawancarai wartawan, mempertanyakan soal isu yang menyebut namanya itu.
Dengan tegas, drg Sriwidiastuti membantah telah melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan atas pembayaran hutang kegiatan pengadaan obat RSUD Prabumulih.
“Jadi, untuk permasalahan laporan-laporan yang beredar di masyarakat saat ini melalu media sosial, tiktok, facebook, ataupun media sosial lainnya di Kota Prabumulih. Itu, yang dikatakannya direktur rumah sakit tidak membayar hutang kegiatan pengadaan, itu tidak benar,” ucapnya dalam tayangan sebuah video yang diunggah oleh akun tiktok @lenteraprabumulih.
Meski demikian, dia tidak menampik adanya hutang rumah sakit yang telah dipastikannya dengan melakukan investigasi secara internal saat menerima mandat sebagai Direktur RSUD Prabumulih.
” Itu kenyataan saat ini, setelah saya investigasi internal saya secara pribadi saat menerima mandat Direktur RSUD Prabumulih mendapat amanah yang sudah terbebani hutang,” kata dia.
Menurutnya, setelah setahun berjalan, dia pun melihat kembali catatan laporan keuangan sebelumnya. Tahun 2019 RSUD Prabumulih, tercatat mempunyai hutang sebesar Rp.18.000.000.000.,- (delapan belas miliar rupiah).
“Artinya kalaupun ditarik lagi, rumah sakit akan berbenah karena kesimpulannya direktur saat ini menerima beban hutang direktur sebelumnya. Kita tidak akan menyalahkan, siapa yang salah, tapi kita akan cari solusi. Melalui PJ Walikota, sekitar sebulan yang lalu lewat BPKAD, Sekda, Inspektorat, telah menyurati BPKP untuk mereview, dan PJ Walikota memerintahkan Inspektorat untuk mendampingi, sehingga ketika BPKP turun 3 hari, dari pagi sampai sore mendalami seluruh tentang tata kelola rumah sakit, mulai dari keuangan, pengadaan, tata cara pelayanan serta seluruh kegiatan di cari datanya, ada kesimpulan tentang bagaimana rumah sakit ini mempunyai hutang,” bebernya.
Setelah pelantikan Walikota Prabumulih terpilih, drg Sriwidiastuti berencana akan mempresentasikan persoalan permasalahan hutang rumah sakit Kota Prabumulih ke Kepala Daerah.
“Ini harus kita selesaikan, karena tidak mungkin berhenti di direktur, kasihan nanti sama seperti saya tahun lalu menerima amanah tiba-tiba sudah ada hutang, kalaupun nanti ada tertulis hutang, tetapi harus ada solusinya,” tandasnya.
Editor: Redaksi Sriwijayatoday.comSumber: https://sriwijayatoday.com
