Sriwijayatoday.com – Sekelompok pemuda dari Kabupaten Muara Enim yang menamai diri sebagai Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliatan Aset Negara (LAI BPAN) Dewan Perwakilan Cabang Muara Enim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rabu (22/04/2026).
Aksi ini menuntut keadilan atas penegakan hukum dan pengawasan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim yang dianggap tidak transparan dan berpihak pada rakyat.
Unjuk rasa berlangsung tertib dengan menyampaikan aspirasi melalui orasi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam orasinya, para pemuda tersebut menyampaikan ketidak puasannya atas penanganan perkara dugaan peyimpangan anggaran Dana Hibah KONI Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023-2024 yang telah berjalan 1 tahun lamanya.
Sikap tegas atas lambatnya proses penyidikan perkara di sampaikan dalam aksi protes tersebut.
“Ini bukan sekadar lambat. Ini sudah masuk dalam kategori kegagalan menjaga kepercayaan publik,” seru Alkausar Ketua DPC Aliansi Indonesia Badan Peneliatan Aset Negara dalam orasinya, Rabu pagi di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
Masa aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rabu (22/04/2026). Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, Dia menyebutkan, bahwa proses hukum yang berjalan saat ini terkesan tidak transparan, kehilangan arah, dan sengaja dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas. Padahal, sebelumnya Kejaksaan Negeri Muara Enim telah melakukan penggeledahan, menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan dana hibah KONI, memeriksa puluhan saksi serta menerima penitipan uang pengganti dari dua orang bendahara kepengurusan KONI Kabupaten Muara Enim.
Memaknai korupsi hanya sebatas kerugian keuangan negara adalah bentuk penyempitan makna keadilan. Pengembalian uang tidak akan pernah bisa memulihkan luka sosial akibat perbuatan para pelaku.
“Yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum,” ujarnya.
Para demonstran mendesak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sani Tiar Burhanuddin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Muara khususnya Bidang Tindak Pidana Khusus serta melakukan langkah konkret agar proses hukum berjalan objektif, transparan dan bebas dari intervensi.
“Kami butuh penegak hukum yang berani, bukan yang tunduk pada tekanan. Kami berharap Kejaksaan Republik Indonesia segera menurunkan putra-putri terbaik Korps Adhyaksa yang tidak bisa dibeli dan ditakut-takuti,” sambungnya.
Rakyat tidak membutuhkan gedung megah atau simbol kekuasaan, melainkan keberanian nyata dalam menegakkan keadilan.
“Kalau kepercayaan rakyat runtuh, maka krisis keadilan bukan lagi ancaman. Tapi, kenyataan,” tegasnya.
Sementara, Azwar Anas menyampaikan, bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai ada kepastian hukum.
“Jika tuntutan ini diabaikan, maka aksi akan terus berlanjut dan meluas. Karena ketika hukum melambat rakyat akan bergerak,” serunya.
