Sriwijayatoday.com, PALI – Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Daerah Pemilihan (Dapil) 6 menggelar Reses ke-1 Tahun 2026 di Balai Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk menyerap dan menampung langsung aspirasi masyarakat di awal tahun 2026.
Reses tersebut dihadiri seluruh anggota DPRD PALI Dapil VI, yakni Adi Warsito, ST., Alfiansyah, SKM., Sarnubi, ST., Muhammad Rizal, S.Pd., M.Pd., dan Syarif Hidayatullah, S.Tr.M, Turut hadir Camat Tanah Abang, para kepala desa se-Kecamatan Tanah Abang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Poto bersama setelah kegiatan Reses DPRD PALI dapil VI di desa Modong
Dalam suasana dialog yang terbuka dan penuh antusiasme, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung. Pada sesi tanya jawab pertama, Kepala Desa Muara Dua, Winsa Obeni, mengusulkan agar keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tanah Abang dapat melibatkan perwakilan dari setiap desa.
“Ia berharap, masyarakat di tiap desa memiliki kesempatan untuk bekerja, baik di dapur MBG maupun dalam kegiatan pendukung lainnya, sehingga program tersebut tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga setempat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD PALI Dapil 6 menyampaikan bahwa reses ini merupakan yang pertama digelar di Kabupaten PALI pada tahun 2026 dan menjadi wadah resmi untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat.
“Kegiatan reses ini bertujuan menampung permintaan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada dasarnya harus sesuai dengan aspirasi yang disampaikan warga,” ujar Muhammad Rizal.
Ia menegaskan bahwa pihak DPRD memiliki peran untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, terkait realisasi atau tidaknya usulan tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kami hanya bisa menerima dan menampung aspirasi masyarakat, lalu menyampaikannya kepada OPD terkait. Terealisasi ataupun tidak, itu murni kebijakan pemerintah. Namun yang memiliki kewenangan kebijakan adalah Pemerintah Kabupaten PALI,” tegasnya.
Selain persoalan dapur MBG, aspirasi juga datang dari kalangan pendidikan. Susi Riani, Kepala Sekolah PAUD Melati Desa Modong, menyampaikan harapannya agar ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah yang terdampak banjir.
Menurutnya, ketika banjir melanda, aktivitas belajar mengajar terganggu dan fasilitas sekolah ikut terdampak. Ia berharap ada bentuk kontribusi atau bantuan bagi sekolah yang mengalami dampak banjir, baik berupa perbaikan sarana maupun bantuan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Dapil 6, Syarif Hidayatullah, memberikan respons langsung. Ia menegaskan pentingnya data yang lengkap agar usulan dapat segera ditindaklanjuti.
“Segera lengkapi data, termasuk berapa orang yang membutuhkan, seperti permintaan baju seragam Karang Taruna Desa Modong. Insyaallah akan segera kita pesankan ke Palembang,” ujar Syarif.
Terkait usulan bantuan bagi sekolah terdampak banjir, Syarif menyatakan pihaknya akan membahas mekanisme terbaik agar bantuan dapat direalisasikan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
“Nanti akan kita usahakan dan berembuk bagaimana mekanisme yang paling baik agar bisa terealisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD Dapil VI juga berkomitmen untuk mengusulkan solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Tanah Abang. Tidak hanya sekolah, fasilitas umum seperti lapangan bola voli juga menjadi perhatian.
“Kami DPRD Dapil VI akan segera mengusulkan agar wilayah yang terdampak banjir, termasuk sekolah dan lapangan bola voli di Kecamatan Tanah Abang, bisa mendapatkan penanganan sehingga tidak lagi terendam banjir,” tutupnya.
Reses ini pun menjadi bukti komitmen DPRD PALI Dapil VI dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, demi mewujudkan PALI yang lebih maju dan sejahtera. (Jiemie)
