Sriwijayatoday.com // Takalar, Sulawesi Selatan – Kapolres Takalar, AKBP Gotam Hidayat, S.I.K., M.Si turut hadir dalam kegiatan apel siaga pengawasan masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar.
Kegiatan yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati Takalar ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Takalar dalam pengawasan untuk mengawal jalannya Pilkada Serentak 2024 dan konsolidasi untuk semakin memperkokoh kesiap siagaan dalam mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang akan digelar serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Takalar, Nelliyati dalam sambutannya menekankan agar Pengawas TPS bekerja dengan profesional dengan pengetahuan yang komprehensif terhadap seluruh tahapan.
“Bersama pengawas partisipatif, kami akan melakukan gerakan sepekan tanpa politik uang. Karena sepekan ini rawan untuk terjadinya praktik seperti itu,” katanya.
Nelly melanjutkan, gerakan sepekan tanpa politik uang ini akan dilakukan secara masif dan terkoordinasi.
“Ada 1.000 orang lebih yang dilibatkan dalam gerakan ini, dari panwaslu kecamatan, pengawasan kelurahan dan desa, pengawas TPS, dan pengawas partisipatif dari kalangan masyarakat,” kata Nelly.
Misi utama gerakan ini adalah untuk melakukan pencegahan dan pendidikan politik terkait larangan politik uang di pilkada.
Ditempat terpisah, Kapolres Takalar AKBP Gotam Hidayat melalui Kasi Humas Polres Takalar IPTU Abd. Karim menyampaikan komitmen Polres Takalar dalam mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta memastikan kondisi keamanan tetap kondusif.
“Kami akan terus melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan Bawaslu dan instansi terkait, untuk memastikan bahwa masa tenang berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan yang dapat merusak proses demokrasi,” ujar IPTU Abd. Karim.
Kegiatan apel siaga tersebut dihadiri oleh berbagai unsur aparat keamanan, termasuk anggota TNI, Satpol PP, serta pengawas pemilu dari Bawaslu Takalar. Dalam apel ini juga disampaikan berbagai arahan terkait langkah-langkah pengamanan dan pengawasan yang akan dilaksanakan selama masa tenang.
