RajaBackLink.com

Home / Headline / Nasional / Nusantara

Sabtu, 1 Mei 2021 - 21:44 WIB

Kontraversi Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Tak Mampu Tangani Covid

Bagas - Penulis Berita

SRIWIJAYATODAY.COM JAKARTA | Kebijakan Pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial mudik menjelang Idul Fitri 1442 H yang semula akan dilakukan dari tanggal 6 Mei 2021 hingga 16 Mei 2021 dimajukan menjadi 20 April 2021 sampai 17 Mei 2021 sebagai tujuan memotong rantai penyebaran virus Covid 19 dan Cluster baru bagi pertumbuhan virus corona seperti yang terjadi di India.

Alasan Pemerintah memberlakukan keputusan tersebut menimbulkan konflik yang meluas dan menjadi tidak sehat di tengah masyarakat, khususnya bagi para pengusaha Jasa armada antar kota dan Travel, hal itu dikatakan aktifis jurnalis yang juga sebagai Ketum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang membentuk barisan Forum Kedaulatan Rakyat Indonesia (FKRI) Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan di Jakarta melalui siaran pers nya, Sabtu (1/5/2021) malam

Baca Juga :  Pimpin Sertijab, AKBP Danny Sianipar, S.I.K., Sampaikan Amanat nya

Ia menilai langkah Pemerintah terlalu cepat dan sangat merugikan perekonomian rakyat, “Pemerintah terlalu banyak mengambil kebijakan dan keputusan sepihak tanpa memikirkan dampaknya untuk masyarakat tanpa memperhatikan aspek-aspek perekonomian kerakyatan sehingga dianggap tak berpihakan bagi Rakyat Indonesia. “Ucap Opan.

Setidaknya Ia juga mengapresiasi kebijakan dan keputusan Pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus covid 19 di Indonesia, namun menurutnya, Pemerintah belum mampu dan belum siap melakukan itu.

“Kami beranggapan itu, Pemerintah belum mampu dan belum siap lakukan pembatasan sosial yang merugikan masyarakat banyak, terutama bagi para pengusaha Jasa armada antar kota dan Travel. “Jelasnya.

Opan juga menegaskan Pemerintah seharusnya telah menyiapkan berbagai hal jika ingin memberlakukan pembatasan sosial dengan melarang mudik. Bahkan Ia menuding Pemerintah tidak konsekuen dan komitmen terhadap rakyat Indonesia.

Baca Juga :  INOVASI PELAYANAN DI UNIT PENGELOLA PKB UJUNG MENTENG DISHUB DKI JAKARTA DALAM RANGKA MERAIH ZONA INTEGRITAS DARI WBK ke WBBM

“Keputusan dan langkah-langkah Pemerintah dengan memberlakukan larangan mudik yang dimajukan dianggap tidak konsekuen dan keluar dari komitmennya. Harusnya Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan dan pribadinya. “Beber Opan.

Lebih rinci Opan mengatakan bahwa banyak bermunculan narasi-narasi tak sedap yang dituduhkan ke Pemerintah. Bahwa Pemerintah dianggap telah membunuh perlahan rakyat kecil dengan mematikan mata pencarian mereka. Terlebih Pemerintah belum menyiapkan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak akibat larangan Mudik.

“Sudah seharusnya Pemerintah harus lebih jeli dan lebih mengenal kultur masyarakatnya sebelum gelombang besar mendera kedudukan Pemerintah, sehingga dianggap sebagai Pemerintahan di era Jokowi sebagai bentuk penindasan bagi rakyat Indonesia. “Pungkasnya.

Syarip H/red

Berita ini 26 kali dibaca

Share :

Baca Juga

PJ. Bupati Muaraenim dan Kepala Dinsos Provinsi Sumatera Selatan, Sambangi Kediaman Indah Yang Menderita Lumpuh Layu

Nusantara

PJ. Bupati Muaraenim dan Kepala Dinsos Provinsi Sumatera Selatan, Sambangi Kediaman Indah Yang Menderita Lumpuh Layu
Danrem 052/WKR Datangi Kebakaran dan Cek Lapas Kelas 1

Nusantara

Danrem 052/WKR Datangi Kebakaran dan Cek Lapas Kelas 1
ANIES BASWEDAN CALON PRESIDEN PALING POTENSIAL

Nasional

ANIES BASWEDAN CALON PRESIDEN PALING POTENSIAL
Tekan Penyebaran Covid-19,Babinsa Koramil 01/TS Bersama Pol PP Dishub Dan Lantas Gelar OPS Yustisi

Nusantara

Tekan Penyebaran Covid-19,Babinsa Koramil 01/TS Bersama Pol PP Dishub Dan Lantas Gelar OPS Yustisi
Dukung Pemerintah Dalam Melakukan Percepatan Penanganan Covid-19.GLOW Laksanakan Vaksinasi Massal Tahap Dua.

Berita Sumatera

Dukung Pemerintah Dalam Melakukan Percepatan Penanganan Covid-19.GLOW Laksanakan Vaksinasi Massal Tahap Dua.
Pelaksanaan PPKM Darurat Terus Dilakukan oleh Personil Kodim 0507/Bekasi, Jangan Masuk ke Bekasi Kalau Tidak Ada Kepentingan Mendesak

Nusantara

Pelaksanaan PPKM Darurat Terus Dilakukan oleh Personil Kodim 0507/Bekasi, Jangan Masuk ke Bekasi Kalau Tidak Ada Kepentingan Mendesak
Pangdam XIV/Hsn : Kebersamaan Dengan Suku Bunggu, Penderita Stunting dan Masyarakat Pesisir untuk Berbagi Kebahagiaan*

Headline

Pangdam XIV/Hsn : Kebersamaan Dengan Suku Bunggu, Penderita Stunting dan Masyarakat Pesisir untuk Berbagi Kebahagiaan*
PPKM Terus Dilakukan, Babinsa Koramil 03/Teluk Pucung Himbau Prokes Dan Bagikan Masker Kepada Masyarakat

Nusantara

PPKM Terus Dilakukan, Babinsa Koramil 03/Teluk Pucung Himbau Prokes Dan Bagikan Masker Kepada Masyarakat