RajaBackLink.com

Home / Headline / Nasional / Nusantara

Sabtu, 1 Mei 2021 - 21:44 WIB

Kontraversi Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Tak Mampu Tangani Covid

Bagas - Penulis Berita

SRIWIJAYATODAY.COM JAKARTA | Kebijakan Pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial mudik menjelang Idul Fitri 1442 H yang semula akan dilakukan dari tanggal 6 Mei 2021 hingga 16 Mei 2021 dimajukan menjadi 20 April 2021 sampai 17 Mei 2021 sebagai tujuan memotong rantai penyebaran virus Covid 19 dan Cluster baru bagi pertumbuhan virus corona seperti yang terjadi di India.

Alasan Pemerintah memberlakukan keputusan tersebut menimbulkan konflik yang meluas dan menjadi tidak sehat di tengah masyarakat, khususnya bagi para pengusaha Jasa armada antar kota dan Travel, hal itu dikatakan aktifis jurnalis yang juga sebagai Ketum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang membentuk barisan Forum Kedaulatan Rakyat Indonesia (FKRI) Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan di Jakarta melalui siaran pers nya, Sabtu (1/5/2021) malam

Baca Juga :  Pimpin Sertijab, AKBP Danny Sianipar, S.I.K., Sampaikan Amanat nya

Ia menilai langkah Pemerintah terlalu cepat dan sangat merugikan perekonomian rakyat, “Pemerintah terlalu banyak mengambil kebijakan dan keputusan sepihak tanpa memikirkan dampaknya untuk masyarakat tanpa memperhatikan aspek-aspek perekonomian kerakyatan sehingga dianggap tak berpihakan bagi Rakyat Indonesia. “Ucap Opan.

Setidaknya Ia juga mengapresiasi kebijakan dan keputusan Pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus covid 19 di Indonesia, namun menurutnya, Pemerintah belum mampu dan belum siap melakukan itu.

“Kami beranggapan itu, Pemerintah belum mampu dan belum siap lakukan pembatasan sosial yang merugikan masyarakat banyak, terutama bagi para pengusaha Jasa armada antar kota dan Travel. “Jelasnya.

Opan juga menegaskan Pemerintah seharusnya telah menyiapkan berbagai hal jika ingin memberlakukan pembatasan sosial dengan melarang mudik. Bahkan Ia menuding Pemerintah tidak konsekuen dan komitmen terhadap rakyat Indonesia.

Baca Juga :  INOVASI PELAYANAN DI UNIT PENGELOLA PKB UJUNG MENTENG DISHUB DKI JAKARTA DALAM RANGKA MERAIH ZONA INTEGRITAS DARI WBK ke WBBM

“Keputusan dan langkah-langkah Pemerintah dengan memberlakukan larangan mudik yang dimajukan dianggap tidak konsekuen dan keluar dari komitmennya. Harusnya Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan dan pribadinya. “Beber Opan.

Lebih rinci Opan mengatakan bahwa banyak bermunculan narasi-narasi tak sedap yang dituduhkan ke Pemerintah. Bahwa Pemerintah dianggap telah membunuh perlahan rakyat kecil dengan mematikan mata pencarian mereka. Terlebih Pemerintah belum menyiapkan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak akibat larangan Mudik.

“Sudah seharusnya Pemerintah harus lebih jeli dan lebih mengenal kultur masyarakatnya sebelum gelombang besar mendera kedudukan Pemerintah, sehingga dianggap sebagai Pemerintahan di era Jokowi sebagai bentuk penindasan bagi rakyat Indonesia. “Pungkasnya.

Syarip H/red

Berita ini 25 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Danramil 03/Teluk Pucung Bersama Lurah Bekasi Jaya Pantau Dan Monitoring Kegiatan Vaksinasi Usia 6-11 Tahun

Nusantara

Danramil 03/Teluk Pucung Bersama Lurah Bekasi Jaya Pantau Dan Monitoring Kegiatan Vaksinasi Usia 6-11 Tahun
Polres Melawi Raih Penghargaan Dari Kementerian Keuangan

Headline

Polres Melawi Raih Penghargaan Dari Kementerian Keuangan
Konferensi Pers Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Aceh Timur

Konferensi Pers Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik
Tekan Angka Covid-19 di Tapal Batas, Satgas Yonif 512/QY Bersama Masyarakat Lakukan Desinfeksi Kampung Binaan

Nusantara

Tekan Angka Covid-19 di Tapal Batas, Satgas Yonif 512/QY Bersama Masyarakat Lakukan Desinfeksi Kampung Binaan
Irdam XIV/Hsn Kunjungi Lahan Ketahanan Pangan Kodim 1418/Mamuju

Headline

Irdam XIV/Hsn Kunjungi Lahan Ketahanan Pangan Kodim 1418/Mamuju
Komandan Lanal Bandung Hadiri Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 Tahun 2022 Tingkat Kota Bandung

Nusantara

Komandan Lanal Bandung Hadiri Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 Tahun 2022 Tingkat Kota Bandung
Penandatanganan Kontrak Kerjasama Sama. Ini Kata ADV Welly.

Headline

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Sama. Ini Kata ADV Welly.
Babinsa Kaliabang Tengah Hadang Pemotor Tak Bermasker Saat Laksanakan PPKM Skala Mikro

Nusantara

Babinsa Kaliabang Tengah Hadang Pemotor Tak Bermasker Saat Laksanakan PPKM Skala Mikro