RajaBackLink.com

Home / Headline / Nasional / Nusantara

Sabtu, 1 Mei 2021 - 21:44 WIB

Kontraversi Larangan Mudik, Pemerintah Dinilai Tak Mampu Tangani Covid

Bagas - Penulis Berita

SRIWIJAYATODAY.COM JAKARTA | Kebijakan Pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial mudik menjelang Idul Fitri 1442 H yang semula akan dilakukan dari tanggal 6 Mei 2021 hingga 16 Mei 2021 dimajukan menjadi 20 April 2021 sampai 17 Mei 2021 sebagai tujuan memotong rantai penyebaran virus Covid 19 dan Cluster baru bagi pertumbuhan virus corona seperti yang terjadi di India.

Alasan Pemerintah memberlakukan keputusan tersebut menimbulkan konflik yang meluas dan menjadi tidak sehat di tengah masyarakat, khususnya bagi para pengusaha Jasa armada antar kota dan Travel, hal itu dikatakan aktifis jurnalis yang juga sebagai Ketum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang membentuk barisan Forum Kedaulatan Rakyat Indonesia (FKRI) Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan di Jakarta melalui siaran pers nya, Sabtu (1/5/2021) malam

Baca Juga :  Pimpin Sertijab, AKBP Danny Sianipar, S.I.K., Sampaikan Amanat nya

Ia menilai langkah Pemerintah terlalu cepat dan sangat merugikan perekonomian rakyat, “Pemerintah terlalu banyak mengambil kebijakan dan keputusan sepihak tanpa memikirkan dampaknya untuk masyarakat tanpa memperhatikan aspek-aspek perekonomian kerakyatan sehingga dianggap tak berpihakan bagi Rakyat Indonesia. “Ucap Opan.

Setidaknya Ia juga mengapresiasi kebijakan dan keputusan Pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus covid 19 di Indonesia, namun menurutnya, Pemerintah belum mampu dan belum siap melakukan itu.

“Kami beranggapan itu, Pemerintah belum mampu dan belum siap lakukan pembatasan sosial yang merugikan masyarakat banyak, terutama bagi para pengusaha Jasa armada antar kota dan Travel. “Jelasnya.

Opan juga menegaskan Pemerintah seharusnya telah menyiapkan berbagai hal jika ingin memberlakukan pembatasan sosial dengan melarang mudik. Bahkan Ia menuding Pemerintah tidak konsekuen dan komitmen terhadap rakyat Indonesia.

Baca Juga :  INOVASI PELAYANAN DI UNIT PENGELOLA PKB UJUNG MENTENG DISHUB DKI JAKARTA DALAM RANGKA MERAIH ZONA INTEGRITAS DARI WBK ke WBBM

“Keputusan dan langkah-langkah Pemerintah dengan memberlakukan larangan mudik yang dimajukan dianggap tidak konsekuen dan keluar dari komitmennya. Harusnya Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan dan pribadinya. “Beber Opan.

Lebih rinci Opan mengatakan bahwa banyak bermunculan narasi-narasi tak sedap yang dituduhkan ke Pemerintah. Bahwa Pemerintah dianggap telah membunuh perlahan rakyat kecil dengan mematikan mata pencarian mereka. Terlebih Pemerintah belum menyiapkan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak akibat larangan Mudik.

“Sudah seharusnya Pemerintah harus lebih jeli dan lebih mengenal kultur masyarakatnya sebelum gelombang besar mendera kedudukan Pemerintah, sehingga dianggap sebagai Pemerintahan di era Jokowi sebagai bentuk penindasan bagi rakyat Indonesia. “Pungkasnya.

Syarip H/red

Berita ini 25 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Headline

Nasib Miris Mantan Pejuang GAM yang Tak Tersentuh Perhatian

Nusantara

Pangdam III/Slw Didampingi Danrem 061/Sk Meresmikan Koramil 0608-19/Takokak Wilayah Kab. Cianjur

Headline

FAKSI Desak Komnas HAM ke Aceh Timur

Nusantara

Para Purnawirawan Polisi Dukung Rakernas Ke 2 Mabes Bharindo

Headline

Sholat Subuh di Masjid Nurul Kautsar Gowa, Pangdam Hasanuddin : Mari Kita Menjaga Kedamaian, Persatuan dan Kesatuan Bangsa*

Headline

Bocah Yang Hilang Dua Hari Yang Lalu Sudah Ditemukan.

Nusantara

Pangdivif 2 Kostrad Bagikan Bingkisan Lebaran Kepada Prajurit Madivif 2 Kostrad

Daerah

WISATA PANTAI PASER PUTIH DAN BERBAGAI PULAU INDAH YANG ADA DI DESA WAWONTULAP