Sriwijayatoday.com. Muara Enim (Semende) Sumatera Selatan – Pembangunan Jembatan Geometrik Pulau Panggung Segamit yang terletak di perbatasan antara Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut dengan Desa Batu Surau Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, saat ini sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya Semende Raye.
Banyak keluhan masyarakat terkait azas manfaat dari pembangunan jembatan tersebut. Hal ini membuat para tokoh Aktivis Lembaga Kontrol Sosial masyarakat angkat bicara, seperti yang disampaikan Ketua Ormas Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Provinsi Sumatera Selatan (SumSel) Ir. Amrizal Aroni, M.Si., ” Sejak awal pembangunan jembatan tersebut patut diduga berpotensi bermasalah pada sisi konstruksi bangunan”.
Pada tahap pertama proyek pembangunan jembatan tersebut sudah menelan biaya 12 Miliar rupiah lebih. Di tahun kedua proyek tersebut dilanjutkan dengan anggaran dana 27 miliar rupiah lebih. Seharusnya dengan besarnya jumlah anggaran dana yang dialirkan untuk proyek pengerjaan pembangunan jembatan tersebut, baik itu tanjakan maupun kiri kanan jalan, dan jembatan, sudah benar-benar dengan matang progres konsep untuk tingkat kemiringan atau sudut elevansinya sebelum pembangunan tersebut dilanjutkan.
Banyak keluhan masyarakat terkait azas manfaat dari pembangunan tersebut, yang menelan anggaran dana APBD Kabupaten Muara Enim lebih kurang 39 Miliar. Kami sangat menyesalkan, setelah pembangunan proyek jembatan tersebut selesai, bukan manfaat yang didapat malah justru menimbulkan permasalahan yang serius.Tikungan yang curam dan terjal menyebabkan rawannya kecelakaan. Ini tentunya, konsultan perusahaan dan PPK orang yang paling bertanggung jawab atas hasil pengerjaan proyek tersebut. Diduga adanya pemberian fee oleh pelaksana ke PPK proyek tersebut, kuat dugaan adanya unsur gratifikasi dalam pembangunan ini. Mengutip pernyataan dari Ketua Ormas MAKI saat dimintai tanggapan oleh salah satu jurnalis Media Online Suarasumsel.net beberapa hari lalu .
Liono Basuki (Kiki), Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, saat diminta tanggapannya melalui pesan media WhatsApp terkait keluhan masyarakat atas pembangunan tersebut. Liono hanya membaca pesan media WhatsAppnya tanpa memberikan tanggapannya. Sabtu,14 Mei 2022.
Berbeda dengan Liono Basuki yang enggan memberikan tanggapannya, Kasman, S.Sos., anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Fraksi Partai Nasdem, saat dimintai tanggapannya, Kasman menuturkan kepada wartawan. “Siap dindo, Eksekutif dan legislatif harus duduk satu meja dulu untuk mencari solusi dari permasalahan ini, kita berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim yang sudah ada niat baik dalam membangun jembatan tersebut, tetapi ada yang salah dalam perencanaannya dalam pembangunan jembatan itu. Pihak Dinas PUPR tidak melihat dan memperhitungkan dengan matang dampak dan akibat bila dipaksakan tanpa perhitungan yang matang”. Ujar Kasman.
“Menyikapi hal ini, kita akan segera duduk sama-sama satu meja dengan pihak Instansi terkait, membahas dan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya masyarakat Semende yang akan selalu menggunakan jalan dan jembatan tersebut sebagai akses utama bagi para pelaku usaha ataupun masyarakat pada umumnya. Dalam membantu mendukung percepatan roda perekonomian di Kabupaten Muara Enim ini”. Cetusnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Muara Enim di mintai tanggapannya terkait hal ini, Suherman mengatakan. “Maaf belum bisa kasih komen, belum konfirmasi dengan pihak terkait, dan belum melakukan pengumpulan bahan keterangan… terima kasih🙏kami konfirmasi ke PPK dulu”. Ujar Suherman.
Sama halnya dengan Liono Basuki Saat dimintai tanggapannya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara Enim M.Ridho, S.H., enggan memberikan tanggapannya.
Taufik Hermanto Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88 Kabupaten Muara Enim dimintai tanggapannya terkait Polemik ini. Taufik mengatakan, Setelah melihat langsung ke lokasi proyek jembatan senilai 39 miliar rupiah dari APBD. “Saya selaku ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88, sangat prihatin. Karena uang sebanyak itu hanya mendapatkan sebuah bangunan jembatan dan lintasan jalan yang kurang baik,seharusnya pihak PPK dan Konsultan memperhitungkan dan melihat medan, bukan hanya asal bangun dan asal jadi, saya sendiri pun takut jika melewati lintasan tersebut, karena jalan yang menanjak dan menurun ditambah tikungan yang tajam.
Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88 Kabupaten Muara Enim Taufik Hermanto.
Dari sisi inilah harusnya pihak PPK dapat belajar dari sebuah pengalaman. Bagaimana kita selaku kontrol sosial tidak melaporkan dugaan-dugaan tindak korupsi dan gratifikasi, karena dinas yang berkompeten itu sendiri diduga seolah-olah menutup mata dengan pekerjaan para kontraktor. Bukankah semuanya seharusnya sudah diperhitungkan secara teknis oleh orang-orang yang paham akan bidang kontruksi.
Kami dan saya di dalam waktu dekat ini akan mencoba berkonsultasi kepada pihak KPK-RI di Jakarta, agar ke depannya seluruh pembangunan di Kabupaten Muara Enim mendapatkan bangunan yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat”. Tutur Taufik Hermanto kepada wartawan. Minggu, 15 Mei 2022.
“Hingga berita ini diterbitkan team Sriwijayatoday.com masih berusaha mengkonfirmasi pihak-pihak terkait”.
(Dadang Hariansyah)
