Sriwijayatoday.com | Aceh Timur – Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, meminta agar masyarakat menghentikan aparat desanya masing – masing, apa bila ditemukan hendak mengikuti kegiatan bimtek ke Medan di sebuah hotel mewah, mulai Minggu 3 Juli 2022.
Ronny juga meminta agar masyarakat menolak penggunaan dana desa untuk kegiatan yang diduga tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat tersebut.
” Kami minta agar masyarakat turun tangan langsung, untuk menghentikan aparat desanya masing – masing, apabila ikut bimtek ke Medan, jangan biarkan mereka gunakan dana desa untuk itu, bila perlu audit semuanya, minta dipertanggungjawabkan sekarang juga,” kata Ronny, Sabtu 2 Juli 2022.
Ronny mengaku sangat kecewa, ketika mendapatkan informasi tentang rencana aparat desa kembali ikut bimtek ke Medan, yang kabarnya akan dimulai di sebuah hotel di Medan, pada Minggu 3 Juli 2022, beberapa hari hingga selesai.
“Kami sangat kecewa dan merasa miris, di saat kami yang bukan siapa – siapa, berusaha sekuat tenaga setiap saat, memikirkan bantuan untuk fakir – miskin dan yatim – piatu di desa – desa, tapi aparat desanya diam – diam malah menggunakan dana desa puluhan juta untuk bimtek di hotel di medan, padahal kan lebih bagus uang itu dikasih untuk masyarakat miskin,” ujar Putera Idi Rayeuk, Aceh Timur itu.
” Padahal kan baru saja mereka bimtek di Hotel di Idi pakai dana desa bulan lalu, 10 juta per desa, ini kabarnya mau nambah bimtek lagi 12 juta untuk 2 orang per desa, apakah mereka tidak memikirkan lagi nasib rakyat miskin dan yatim piatu di desanya?” ungkap Ronny lagi.
Aktivis HAM itu juga mendesak Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas dalang di balik berbagai kegiatan bimtek yang menguras miliaran dana desa di Aceh setiap tahunnya itu. Dia berharap Presiden Jokowi menurunkan tim dari pusat untuk menyelamatkan dana desa di Aceh, agar program tersebut benar – benar dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan.
” Kami berharap Presiden Jokowi memperhatikan persoalan ini dan memerintahkan tim dari pusat untuk menyelidiki semua ini, karena kami dengar informasi, diduga justeru mereka para penumpas penyimpangan dana desa malah diduga ikut bermain di balik ini semua, diduga ini adalah permainan para petinggi untuk menguras dana desa dengan segala cara, buktinya mereka diam semua,” kata pengkritik cadas itu.
Dia juga mengingatkan agar para penegak hukum tidak bermain api, bahkan menutup mata terkait berbagai kegiatan bimtek yang menguras miliaran dana desa tiap tahunnya itu, bahkan dilaksanakan berulang – ulang dalam setahun.
” Kami sudah sering dengar isu, desas – desus tentang oknum penegak hukum yang bermain di balik ini semua, hanya kami belum dapat bukti konkritnya, kami mengingatkan jangan sampai gara – gara ini kepercayaan dan kesabaran masyarakat jadi hilang pada penegakkan hukum di Aceh, kami berharap penegak hukum mesti menjelaskan ini semua, agar masyarakat tidak salah paham, “pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya. [YahDien]
