Sriwijayatoday.com, JAKARTA – Di tengah ketidakstabilan ekonomi yang melanda Indonesia, berbagai kasus dugaan korupsi kembali mencuat, mengguncang kepercayaan publik. Meski pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi dan narkoba, realitas di lapangan berkata lain.
Sejumlah kasus korupsi bahkan menyeret Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Salah satu yang paling mencolok adalah dugaan korupsi di PT Pertamina, yang diungkap Kejaksaan Agung terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Kasus ini melibatkan pejabat Pertamina dan perantara bisnis, dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Modusnya beragam, mulai dari manipulasi produksi kilang, mark-up harga, hingga penyamaran minyak berkualitas rendah melalui proses blending.
Sementara itu, Garuda Indonesia juga menjadi sorotan. Skandal pengadaan pesawat yang melibatkan mantan Direktur Utama Emirsyah Satar kembali menjadi perbincangan. Ditambah lagi, bocornya daftar gaji manajemen ke media sosial semakin memicu amarah publik.
Diketahui, gaji anggota manajemen berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 117 juta per bulan, dengan total hampir Rp 1 miliar per bulan untuk 14 orang. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat, angka ini dinilai mencolok dan tidak berempati terhadap kondisi bangsa.
Menanggapi polemik ini, manajemen Garuda Indonesia membantah validitas informasi tersebut dan meminta publik lebih bijak dalam menyebarkan data yang belum terverifikasi.
Namun, kritik tajam datang dari Rusmin Abdul Gani, SE, seorang pengusaha asal Sulawesi Tenggara. Ia menilai situasi ini sudah di luar batas kewajaran.
“Ini sungguh tidak masuk akal. Kondisi seperti ini melukai hati rakyat,” ujar Rusmin dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Kamis (06/03/2025).
Rusmin, yang bergerak di bidang pertambangan dan transportasi, menegaskan bahwa banyak anak bangsa yang masih memiliki moral dan profesionalisme tinggi. Mereka memiliki keahlian teknis maupun nonteknis, serta memahami kondisi nyata di lapangan.
Yang lebih penting, kata Rusmin, mereka memiliki integritas dan belum tercemar pergaulan elite. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberdayakan potensi ini. Ia yakin mereka bisa membantu negara dengan standar gaji yang lebih rasional.
“Kita harus menyelamatkan BUMN. Saya yakin, jika anak-anak bangsa ini diberi kesempatan, mereka bisa membawa perubahan meskipun hanya digaji dengan standar UMR,” tegasnya.
Rusmin optimistis bahwa dengan gaji yang lebih wajar serta dukungan operasional yang memadai, mereka bisa membantu BUMN keluar dari jerat korupsi dan mengoptimalkan kinerjanya.
Saat ditanya tentang target waktu untuk memperbaiki kondisi BUMN, Rusmin yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menegaskan bahwa mereka bisa bergerak cepat karena telah memahami kondisi riil di lapangan.
“Beri mereka kesempatan, mereka pasti bisa bekerja cepat,” katanya dengan penuh keyakinan.
Di tengah gejolak ini, pemerintah diharapkan bertindak tegas dan berani melakukan reformasi, sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo. Dengan dukungan pengusaha lokal, peluang untuk mengembalikan integritas BUMN dan memperbaiki kondisi ekonomi masih terbuka. Kini, semua mata tertuju pada langkah nyata yang akan diambil untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan
Rilis PJS
Editor Sriwijayatoday
