RajaBackLink.com

Home / Headline / Opini / Politik

Kamis, 23 Desember 2021 - 07:34 WIB

PARTAI POLITIK PERUSAK DEMOKRASI

Saiful Amri - Penulis Berita

by M Rizal Fadillah*

Adanya Presidential Threshold dalam pengajuan Calon Presiden adalah gambaran tidak demokratisnya sistem berpolitik bangsa. Apalagi dengan angka 20 % maka sangat kentara disain “political discrimination” yang tajam untuk menggerus kedaulatan rakyat.

Partai politik adalah pilar utama negara demokrasi yang memiliki fungsi strategis dalam rekrutmen, sosialisasi kebijakan, artikulasi, maupun agregasi politik. Sebagai institusi dalam infrastruktur politik, keberadaan dan peran partai politik tidak mungkin dapat dinafikan. Keragaman faham dan ideologi menyebabkan kemajemukan dalam pengelompokan politik.

Sayangnya dalam praktek politik, partai politik sebagai elemen demokrasi sering menampilkan diri sebagai institusi yang paling tidak demokratis. Kekuasaan tidak pada anggota partai. Pimpinan atau lebih spesifiknya Ketua Umum Partai justru memiliki kekuasaan yang sangat besar. Menjadi penentu, pengendali dan pengetuk palu hak veto.

Baca Juga :  PDIP PASCA MEGAWATI

Partai politik ketika mengkampanyekan isu demokrasi sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri karena ia berada di antara dua tiang penyangga yaitu quasi dan ambivalensi. Antara otokrasi dan oligarkhi. Sulit membedakan antara menegakkan kebenaran dengan kebetulan saja bervisi benar. Sisanya adalah memperbesar kekuasaan sendiri dengan cara yang tidak benar.

Dalam memperbesar kekuasaannya sendiri kelicikan dilakukan. Contohnya adalah Presidential Threshold 20 %. Partai pemilik 20 % melenggang, koalisi dibuat untuk hegemoni, hak rakyat habis dikebiri. Digiring ke sana kemari seperti biri-biri agar mau memilih yang sudah terpasang jadi. Kompetisi pun hanya menjadi permainan di antara elit mereka sendiri.

Baca Juga :  Bawa Busur, Tiga Anak Remaja Diamankan Polsek Somba Opu Untuk Dilakukan Pembinaan 

Memang di negara Indonesia pada rezim model begini, jika jujur ditanyakan siapa elemen demokrasi yang paling tidak demokratis ? Maka jawabannya tentu bukan TNI atau Polisi, tetapi partai politik.[]

Partai Politik adalah perusak demokrasi !

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 23 Desember 2021

Berita ini 52 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Majelis Pers Bangkit Sebagai Kontrol Kinerja Dewan Pers

Daerah

Majelis Pers Bangkit Sebagai Kontrol Kinerja Dewan Pers
Kapolres Takalar Pimpin Pemeriksaan Senpi Anggota Polres dan Polsek Jajaran

Headline

Kapolres Takalar Pimpin Pemeriksaan Senpi Anggota Polres dan Polsek Jajaran
Polres Gowa Terima Kunjungan Wisata Edukasi Murid TK Kemala Bhayangkari

Headline

Polres Gowa Terima Kunjungan Wisata Edukasi Murid TK Kemala Bhayangkari
Usai Sholat Jum’at, Wakapolres Aceh Timur Tampung Aspirasi Warga Peudawa

Aceh Timur

Usai Sholat Jum’at, Wakapolres Aceh Timur Tampung Aspirasi Warga Peudawa
Tole – Apong, Duet Sipil dan Eks Kombatan GAM Untuk Aceh Timur Lebih Baik

Aceh

Tole – Apong, Duet Sipil dan Eks Kombatan GAM Untuk Aceh Timur Lebih Baik
Turjawali Samapta Polres Gowa, Jaga Gereja Ciptakan Rasa Aman Jemaat

Headline

Turjawali Samapta Polres Gowa, Jaga Gereja Ciptakan Rasa Aman Jemaat
Kabagren Polres Gowa Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas RPJPD 2025

Headline

Kabagren Polres Gowa Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas RPJPD 2025
*Lestarikan Lingkungan Melalui Program 10 Juta Pohon Bersama Polda Sulsel*

Headline

*Lestarikan Lingkungan Melalui Program 10 Juta Pohon Bersama Polda Sulsel*