Sriwijayatoday.com | Jateng — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jawa Tengah saat ini memiliki 6 DPD yakni DPD Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Ketua DPW Jateng terpilih, Slamet Ari Nugroho mengungkapkan bahwa MUSWIL ini dilaksanakan untuk memperkuat organisasi terutama soal komunikasi dan koordinasi antar daerah untuk mendukung advokasi di level Provinsi.
“Setelah kita melakukan survei nelayan di 4 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kita menarik kesimpulan perlu menggelar Muswil DPW KNTI Jateng. Agar setiap permasalahan didaerah dapat terprogram dan terstruktur penyelesainnya, selanjutnya akan lebih mudah dalam mengadvocasinya di level provinsi.” Terang Ari
Lanjut Ari, Muswil KNTI Jateng ini bertujuan juga untuk mempererat organisasi di lingkup pengurus pengurus daerah agar saling kenal dan saling bertukar informasi mengenai pengembangan organisasi dan infromasi yang bisa di tularkan antar daerah
“Agenda ini juga sekaligus memastikan kepengurusan DPW KNTI Jateng yang nantinya akan mengawal Program program kerja organisasi.” Jelas Ari
Biro Penguatan Anggota KNTI, Hendra Wiguna menerangkan bahwa agenda MUSWIL merupakan bagian dari upaya KNTI mensejahterakan nelayan kecil di Jawa Tengah.
“KNTI di Jawa Tengah sudah terbentang di sepanjang pantura, sudah waktunya kita perkuat ditataran provinsi. Mengingat kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi ini tak kalah penting untuk nelayan kecil, misalnya soal kuota BBM subsidi, pembangunan pelabuhan perikanan dan lain sebagainya. “ Terang Hendra
Lanjut Hendra, KNTI di Jateng kemarin melakukan survey, banyak hal yang kita temukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KNTI di Jawa Tengah kedepannya. Kerja-kerja kolaborasi dengan semua pihak akan kami laksanakan terlebih saat ini pemerintah Jawa Tengah sedang menggagas raperda perlindungan nelayan, maka KNTI akan secara aktif mengawal raperda tersebut.
“Kontribusi nelayan itu nyata, maka pemerintah harus benar-benar nyata memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil sesuai amanat Konstitusi . Mulai dari memberikanan keadilan informasi hingga pelayanan yang SOP nya jelas dan memudahkan nelayan.” Tutup Hendra. (Saiful amr)
