Sriwijayatoday.com Jakarta | Polemik kegiatan bongkar – muat peti kemas kontainer di wilayah Jakarta Utara khususnya Tanjung Priok, dengan masih mengunakan pemukiman warga sebagai pool atau tempat parkir, menjadi momok yang menakutkan setiap saat bagi warga sekitar tempat tersebut, hal ini diutamakan oleh Anung MHD dari Lembaga Suksesi Jakarta, pada hari Sabtu, (11/9/2021).
Bukti dianggap semrawutnya pengelolaan Kegiatan bongkar-muat peti kemas kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, hal ini terbukti dengan masih banyaknya korban jiwa, 1nyawa melayang perhari saat proses bongkar muat berlangsung dan ini menjadi
persoalan berlarut-larut yang tidak mampu diatasi dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah daerah walikota Jakarta Utara selama lebih dari 10 tahun terakhir.
Bukan hanya korban jiwa, dengan keberadaan kontainer – kontainer di pemukiman warga juga menambah dan memperparah kemacetan di Jakarta Utara, selain itu menambah semrawutnya tata ruang dan tata kelola kota menjadi PR besar bagi Pemprov DKI dalam hal ini walikota Jakarta Utara, yang tidak kunjung usai.
“Saya mencatat sudah 3 kali pergantian kepemimpinan walikota Jakarta Utara, persoalan kemacetan, kematian di wilayah pemukiman dan kesemrawutan yang diakibatkan oleh pool – pool kontainer liar di pemukiman warga belum juga bisa teratasi dan solusinya, ” tutur Anung dengan rasa kecewa.
Apek Saiman sebagai perwakilan dari komunitas masyarakat Jakarta Utara (KomJu) menggandeng dewan kota Jakarta Utara diwakili oleh Tonce dan Asisten perekonomian dan pembangunan sekertaris kota administrasi Jakarta Utara, H. Suroto, menyambangi direktur operasional Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Satrio Witjaksono di kantornya yang terletak di Marunda, Jakut dalam rangka mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang sudah akut menahun ini.
“Saya mendukung rencana pembentukan terminal truck container ini, dan akan menindaklanjuti pembicaraan ke direktur operasional Kawasan Berikat Nusantara (KBN), “ujar Satrio
Persoalan mendasar adalah keberadaan pool kontainer atau depo yang berada di pemukiman warga, sebenarnya tidak sesuai zona peruntukannya, maka tim sepakat untuk membuat sebuah terminal khusus truck container yang dianggap sebagai jawaban atas persoalan ini.
Tim ini menilai kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda sebagai tempat yang paling representatif dan dapat menjadi solusi untuk persoalan ini.
“Ini adalah persoalan good will dari Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara, untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Dimana team sudah sepakat dan menunjuk Walikota Jakarta Utara, sebagai Ketua Team, untuk mencarikan solusi, namun anehnya sudah 3 periode pergantian kepemimpinan Walikota Jakarta Utara, persoalan ini masih belum dapat diselesaikan, ada apa ini, apakah sesulit itu menata ruang di Kota Administratif Jakarta Utara,?” ujar Apek Saiman melempar pertanyaan.
Team yang dipimpin oleh Walikota Jakarta Utara dan beranggotakan dari beberapa organisasi masyarakat yang merepresentasikan perwakilan masyarakat Jakarta Utara ini tentu berharap persoalan ini bisa dieksekusi menjadi sebuah kebijakan dan menjadi regulasi yang dapat dipatuhi oleh perusahaan pemilik tracking armada peti kemas ini, demi kabaikan masyarakat Jakarta Utara, dan tata kelola ruang DKI Jakarta pada umumnya.
Namun jika persoal ini masih belum bisa diselesaikan, team berencana akan melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik.
HM/Red
