Sriwijayatoday.com
(Tanjungbalai)-Seperti yang dijanjikan kepada Pj Sekretaris Daerah Nm sewaktu massa Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik Indonesia (GMPKP INDONESIA) diterima audiensi setelah aksi demo pada tanggal rabu 9/3 tentang LHP BPK RI nomor 62.A/LHP/XVIII.MDN/05/2021 tentang ditemukan adanya selisih volume pekerjaan atas pemeriksaan fisik enam paket pekerjaan jalan di dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai sebesar lima ratus jutaan rupiah, Kamis 24/3 massa GMPK INDONESIA kembali mendatangi kantor Walikota guna mendesak Plt Walikota Tanjungbalai Waris tholib agar mencopot Kadis PUPR TJ dari jabatan nya dan menagih janji Pj Sekdakot Tanjungbalai yang menjanjikan akan memberikan klarifikasi dan perkembangan masalah tuntutan GMPKP INDONESIA ke pihak GMPKP Indonesia yang sampai hari ini tidak terbukti. Hal itu dikatakan Khaidir Rahman dalam orasi nya di depan kantor walikota Tanjungbalai.
” Seperti janji kami pada tiga minggu yang lalu apabila tidak ada kepastian tentang tuntutan kami, kami akan datang dengan massa yang lebih banyak. Maka hari ini kami hadir ditempat ini meminta Plt Walikota Tanjungbalai Waris tholib agar segera mencopot kadis PUPR Karena kami duga telah melakukan tindak pidana korupsi. Jelas tertuang dalam LHP BPK RI nomor 62.A/LHP/XVIII.MDN/05/2021 tentang ditemukan adanya selisih volume pekerjaan atas pemeriksaan fisik enam paket pekerjaan jalan. Dan kami menagih janji kepada Sekdakot Tanjungbalai yang berjanji akan memberikan klarifikasi dan perkembangan tuntutan kami melalui whatsapp, sampai detik ini tidak pernah ada. Kami menduga Pj Sekdakot Tanjungbalai tidak berani bertindak tegas kepada bawahan nya” pungkas nya.
Terlihat dilapangan, Aksi demo hampir ricuh saat anggota satpol PP yang bertugas saat itu tidak memberi menahan massa GMPKP INDONESIA dengan pagar betis agar massa tidak semakin mendekat kepintu kantor Walikota Tanjungbalai. Tetapi dengan kesigapan aparat kepolisian dari Polres Tanjungbalai, massa GMPKP Indonesia dengan pihak petugas Satpol PP dapat di tenangkan. Serta Massa GMPKP INDONESIA diterima oleh salah satu pejabat di kantor walikota Tanjungbalai. Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan GMPKP Indonesia kepada Walikota.
(R.I)
