Kepolisian Resor Lahat, Kawal Pengamanan Aksi Unjuk Rasa, Anjloknya Harga Kelapa Sawit

Sriwijayatoday.com. Lahat Sumatera Selatan – Anggota Personil Kepolisian Resor Lahat di Pimpin Kabag OPS KOMPOL Dedy Suhendri, S.Sos., mewakili Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto,S.I.K., Kawal Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD APKASINDO). Aksi unjuk rasa yang dilakukan DPD APKASINDO menuntut kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi tiga kebijakan pemerintah terkait anjloknya harga jual kelapa sawit Indonesia. Aksi unjuk rasa berlangsung di halaman kantor Bupati Lahat. Selasa, 17 Mei 2022.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Suwandi selaku Koordinator aksi, menyampaikan enam tuntutan kepada Bupati Lahat untuk disampaikan ke Presiden Jokowi agar mempertimbangkan kembali kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang berpotensi menyebabkan anjloknya harga pasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian rumah tangga petani sawit se-Indonesia.

Diminta kepada Bupati Lahat untuk mencarikan solusi dalam mengatasi turunnya harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Lahat dengan menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar meninjau kembali kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya, serta meminta Bupati mencabut izin PKS yang membeli TBS kelapa sawit dengan harga yang sangat murah kepada petani sawit.

Menanggapi tuntutan para petani sawit kepada Pemerintah Kabupaten Lahat tersebut, mewakili Bupati Lahat, Sekda Kabupaten Lahat Candra, S.H., M.M., dengan mengundang Lima orang perwakilan aksi unjuk rasa. Gelar rapat mediasi yang dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat Vivi Angyama, S.Stp., M.Si., Kasat Binmas Polres Lahat AKP Samsuardi dan Kanit II/ IPDA Dahyan Karni. Rapat yang berlangsung selama satu jam itu, digelar di ruang rapat Sekda Lahat di mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Lahat akan melakukan upaya pengiriman surat kepada Presiden RI untuk mencabut larangan sementara ekspor Minyak Mentah (CPO), membuat tim Inspeksi mendadak (Sidak) ke pabrik kelapa sawit (PKS) di seluruh wilayah Kabupaten Lahat, menyurati Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di seluruh Kabupaten Lahat untuk tetap menerima dan membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani sesuai standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Pergub No. 20 tahun 2020, tentang petunjuk pelaksanaan penetapan harga pembelian Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan diarahkan petani swadaya atau Koperasi Unit Desa (KUD) untuk segera dimitrakan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di seluruh Kabupaten Lahat, mengundang pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan perwakilan petani kelapa sawit di seluruh Kabupaten Lahat untuk berdialog dengan Bupati, dan berkaitan dengan distribusi minyak goreng diserahkan ke Dinas Perindustrian dan perdagangan atau dinas Koperasi Kabupaten Lahat.

Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto, S.I.K., melalui Kasubsi Penmas Humas Polres Lahat Aiptu Lispono, S.H., mengatakan kepada wartawan, jalannya rangkaian kegiatan aksi unjuk rasa tersebut berjalan lancar aman dan kondusif. “Alhamdulillah aksi unjuk rasa tersebut, tidak ada kerusuhan, para unjuk rasa hanya menyampaikan tuntutannya saja, pihak Pemkab Lahat mengadakan rapat mediasi dengan mengundang Lima orang perwakilan dari pengunjuk rasa, dan Pihak Pemkab akan segera melakukan upaya langkah-langkah untuk meminimalisir dampak permasalahan anjloknya harga Kelapa Sawit”. Terang Lispono kepada wartawan Rabu, 18 Mei 2022.
(Dadang Hariansyah)