Banda Aceh, Sriwijayatoday.com | Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar atau yang akrab disapa Ceulangiek, mengecam keras pernyataan seorang kiai asal Jawa Tengah yang mengaitkan bencana alam di Aceh dengan isu permintaan kemerdekaan. Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya menyesatkan, tetapi juga melukai perasaan masyarakat Aceh yang tengah berduka akibat banjir bandang dan longsor.
“Ini Aceh, daerah khusus yang punya sejarah panjang. Ucapan seperti itu sangat keliru dan menyakitkan,” kata Ceulangiek, Selasa.
Menurut dia, narasi yang menghubungkan bencana dengan persoalan politik sangat berbahaya karena berpotensi memperkeruh suasana dan memperdalam luka psikologis masyarakat yang sedang berupaya bangkit pascabencana. Apalagi, pernyataan itu disampaikan oleh sosok publik figur yang memiliki pengaruh luas.
“Pernyataan seperti itu bisa memecah belah. Padahal masyarakat Aceh saat ini sangat membutuhkan dukungan, empati, dan solidaritas, bukan stigma,” ujarnya.
Pernyataan kontroversial tersebut berasal dari potongan video ceramah KH Ahmad Eko Nuryanto yang viral di media sosial. Dalam video itu, sang kiai menyebut Aceh sebagai daerah yang “dilaknat” karena dianggap ingin merdeka. Ceramah tersebut disampaikan dalam sebuah acara keagamaan di Grobogan, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2026.
Video ceramah itu beredar luas dan telah ditonton lebih dari 283 ribu kali melalui akun TikTok @habaviralaceh, memicu reaksi keras dari masyarakat Aceh maupun warganet dari berbagai daerah.
Ceulangiek menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah maupun fakta empiris. Ia menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Aceh belakangan ini berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan, perambahan hutan, serta faktor hidrometeorologi yang kian ekstrem.
“Tidak ada hubungannya bencana dengan isu kemerdekaan. Fakta di lapangan jelas: ada longsor, banjir bandang, bongkahan kayu, dan kerusakan hutan. Itu realitas, bukan mitos,” tegasnya.
Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk fitnah yang tidak pantas diucapkan ketika masyarakat berada dalam kondisi paling rentan. Ceulangiek meminta agar pernyataan itu diklarifikasi secara terbuka dan disertai permintaan maaf kepada masyarakat Aceh.
“Ini bukan waktunya menyebar stigma. Ini waktunya membantu korban dan mendoakan mereka,” kata dia.
Ceulangiek yang mengaku hampir setiap hari turun langsung ke lokasi banjir menyatakan kemarahannya karena pernyataan itu seolah mengabaikan penderitaan warga terdampak.
“Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat berjuang. Mereka kehilangan rumah, ladang, dan harta benda. Lalu dikatakan dilaknat? Itu sungguh menyakitkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Aceh membutuhkan empati dan solidaritas nasional dalam menghadapi bencana, bukan penghakiman yang justru memperlebar jarak dan luka sosial. (*)
