RajaBackLink.com

Home / Headline / Nasional / Nusantara

Rabu, 21 April 2021 - 17:28 WIB

Penerapan UU Cipta Kerja untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Bagas - Penulis Berita

Sriwijayatoday.com Implementasi aturan turunan UU Cipta Kerja menjadi harapan dari beberapa pihak agar pemulihan ekonomi dapat berjalan cepat dan berdampak bagi masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini masih ada elemen masyarakat yang belum memahami urgensi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Untuk semakin meningkatkan pemahaman masyarakat, Yayasan Bina Desa Sentra Ekonomi Bisnis (Bidaseb) menyelenggarakan webinar dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Aturan turunan UU Cipta Kerja” pada Rabu (21/04) pukul 14:00 WIB. Acara tersebut menghadirkan narasumber yaitu Abdullah Mansyur (Tenaga Ahli Baleg DPR RI) dan Ade Irfan Pulungan (TA Utama KSP).

Abdullah Mansyur mengatakan UU Cipta Kerja memang inisiatif Pemerintah dan masuk prolegnas prioritas pada tahun 2020, kemudian masuk ke DPR RI bulan Februari 2020. Dari UU Cipta Kerja direncanakan ada 57 yang sudah ada turunannya berupa 49 PP dan 5 Perpres.

Baca Juga :  Warga Isolasi, Babinsa Kalibaru dan Tiga Pilar Bersama Nakes Puskesmas Lakukan 3T

“Yang tersisa masih ada 2 RPP dan 1 perpres. RPP yang belum turun harus didorong oleh pemangku kepentingan yakni RPP Badan Bank Tanah karena penting dan banyak konflik agraria, didalamnya akan mengatur tanah untuk kepentingan pembangunan. Kedua, RPP harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan sering terjadi tumpang tindih peraturan. Ketiga, Perpres Pengembangan jasa konstruksi,” ujarnya.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Ade Irfan Pulungan bahwa pada intinya UU Cipta Kerja memang keinginan dari Pemerintah dan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk melakukan terobosan dalam percepatan pemulihan ekonomi dan bagaimana melihat serta memandang regulasi. Dari segi investasi, Indonesia menarik di mata investor dari dalam dan luar negei. Akan tetapi, karena kompleksitas aturan menyebabkan mereka mempertimbangkan investasi tersebut.

Baca Juga :  RLH Akan Laporkan Program Kopi Liberika Ke APH

“UU Cipta Kerja ini juga menunjukkan keberpihakan pada masyarakat meskipun efeknya tidak terlihat secara cepat, seperti filosofi makan sambal yang langsung terasa pedasnya. Sudah banyak investor yang masuk padahal UU ini masih masuk dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK),” pungkasnya.

Syarip H/red

Berita ini 34 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Babinsa, Bhabinkamtibmas Monitor Giat Pelaksanaan Swab Antigen Kampung Tangguh RW.01 Pondok Bambu Duren Sawit

Nusantara

Babinsa, Bhabinkamtibmas Monitor Giat Pelaksanaan Swab Antigen Kampung Tangguh RW.01 Pondok Bambu Duren Sawit
Babinsa Koramil 05 TA Bantu Kelancaran Vaksinasi di 5 Lokasi Wilayah Binaan

Nusantara

Babinsa Koramil 05 TA Bantu Kelancaran Vaksinasi di 5 Lokasi Wilayah Binaan
Demi Cegah Penyebaran Covid 19 Tiga Pilar Tambora Laksanakan Operasi Yustisi Pagi Sore

Nusantara

Demi Cegah Penyebaran Covid 19 Tiga Pilar Tambora Laksanakan Operasi Yustisi Pagi Sore
Pangdam XIV/Hsn: Kodam XIV/Hsn Siap Mendukung Ops Ketupat dari Polri*

Headline

Pangdam XIV/Hsn: Kodam XIV/Hsn Siap Mendukung Ops Ketupat dari Polri*
Pangdam Hasanuddin : Serbuan Vaksin Tingkatkan Daya Imunitas Masyarakat Sesuai Kebijakan Pemerintah*

Headline

Pangdam Hasanuddin : Serbuan Vaksin Tingkatkan Daya Imunitas Masyarakat Sesuai Kebijakan Pemerintah*
Kapolres Takalar Hadiri Lomba Gerak Jalan Indah Dalam Rangka HUT RI Ke-78

Headline

Kapolres Takalar Hadiri Lomba Gerak Jalan Indah Dalam Rangka HUT RI Ke-78
Berharap Untung Besar, MS Malah Di Gelandang Tim Crocodile.

Headline

Berharap Untung Besar, MS Malah Di Gelandang Tim Crocodile.
Merajut Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Koramil 04/Pulogadung Gelar Komsos

Nusantara

Merajut Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Koramil 04/Pulogadung Gelar Komsos