Sriwijayatoday.com Tanjab Timur – Sejak beberapa bulan yang lalu LPHD Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang selaku Pemegang izin Hutan Desa di HLG Londerang telah dilaporkan oleh Lembaga Lingkungan Restorasi Lingkungan Hijau(RLH) kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Dirjen GAKKUM.
Meskipun sampai saat ini LPHD Kota Kandis Dendang masih dalam proses pemeriksaan oleh Gakkum wilayah sumatera yang telah dua kali menurunkan timnnya. Lembaga RLH mendesak Dirjen Gakkum bersama dirjen PSKL harus menidaktegas LPHD KKD dengan cara memasuki unsur tindak pidana dan pencabutan izin, karna disana telah terjadi kekacauan yang luar biasa.
“Kami masih menunggu Gerak Cepat Gakkum sumatera untuk menindaktegas LPHD kota Kandis Dendang karna sampai saat ini masih melakukan pelanggaran seperti yang telah kami laporkan terlebih dahulu. Mereka masih menggunakan alat berat di kawasan HLG Londerang itu”. Ujar Ketua RLH, Jumat(10/09/2021) kepada awak media.
Sahroni menegaskan, meskipun mereka mengantongi izin pengolahan dari Kementerian LHK, namun harus taat dengan Aturan yang berlaku, jangan berbuat seenaknya, itu bukan miliki pribadi maupun kelompok tertentu, itu hutan Kawasan yang memiliki fungsi lindung, jangan main-main.
“Sebenarnya untuk LPHD Kota Kandis Dendang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup _Juncto_ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Tutupnya.
(Pkr/Red)
