Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan, Ibu Hj. Eka Listriyeni Ali Rahman, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2025, Ibu Hj. Dessy Afriyanti Adipati, menghadiri Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Tim Pembina Posyandu dari 13 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa, 24 Februari 2025.
Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung selaku Pembina PKK Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, menekankan beberapa hal penting dalam pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK. Salah satunya adalah membangun kepengurusan yang solid guna memastikan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, pemahaman terhadap tujuan dan sistem kerja organisasi menjadi aspek krusial agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Gubernur juga mengimbau para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota yang baru dilantik untuk menciptakan program-program inovatif guna mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Program yang solutif, relevan, berbasis akuntabilitas, serta transparan akan memberikan manfaat yang lebih optimal. Selain itu, beliau menekankan pentingnya menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, guna memastikan program kerja dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak yang luas.
Selanjutnya, Wakil Gubernur meminta kepada para kepala daerah agar senantiasa memberikan dukungan kepada Tim Penggerak PKK di wilayahnya, baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran. Dukungan tersebut diperlukan guna memastikan kelancaran serta keberlanjutan program PKK dan Posyandu. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, keberlangsungan organisasi tidak dapat berjalan secara optimal.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2025 secara resmi menyerahkan memori jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama masa kepemimpinannya. (Basirawan)
