Jakarta, Sriwijaya Today – Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima kunjungan audiensi dari jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Sudirman, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (27/1).
Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kerja sama pencegahan penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui integrasi kurikulum di lingkungan sekolah.
Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyambut hangat kehadiran Pemprov Bangka Belitung. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa wilayah Bangka Belitung memiliki tantangan geografis yang khas karena berada di jalur lintas Sumatera dan Jawa, yang berpotensi menjadi titik masuk penyelundupan narkotika melalui jalur laut.
“Tren penyalahgunaan narkotika secara global terus meningkat. Saat ini, ancaman nyata bukan hanya dari zat alami, tetapi juga narkotika sintetis yang menyasar usia produktif antara 15 hingga 35 tahun,” ujar Kepala BNN RI.
Beliau juga menyoroti fenomena narkotika yang mulai masuk ke wilayah pedesaan melalui berbagai modus operandi. Oleh karenanya, sebagai langkah konkret, BNN mendorong program “Sekolah Bersinar” (Bersih Narkoba) dan integrasi modul kurikulum anti-narkoba mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.
Hal ini bertujuan agar siswa, guru, dan orang tua memiliki ketahanan yang kuat terhadap ancaman narkotika.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. (HC) Hidayat Arsani, SE., menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
Kehadiran jajaran lengkap, mulai dari Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, hingga perwakilan kepala sekolah dan guru BK menunjukkan keseriusan Bangka Belitung dalam melindungi generasi muda.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan secara simbolis buku perangkat integrasi kurikulum anti-narkoba yang akan diterapkan di sekolah-sekolah di Bangka Belitung, dengan SMA Negeri 4 Pangkalpinang sebagai salah satu garda terdepan dalam implementasinya.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai wilayah yang tangguh dan bersih dari peredaran gelap narkotika melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
SUMBER : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
