Sriwijayatoday.com, Melawi – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat. Komonitas Peduli Anak Melawi (KOMPAWI) Elisabet Etarusni mengatakan kepada Awak Media Sriwijayatoday.com Kamis 06/05/2021 ketika disambangi dikediamanya.
Bahwa pihaknya sangat perihatin dengan kondisi bangunan dan fasilitas belajar mengajar di yayasan PAUD Darul Ilmi yang berlokasi di Dusun Mekar satu Desa Pall Kec. Nangah Pinoh. dirinya menambahkan dalam kondisi bangunan yang ada masih disewa oleh pihak yayasan dewan pembina dari pihak yayasan dan tenaga pendidik yang sangat antusias mendidik anak anak di yayasan tersebut.
Sudah sepatutnya Pemerintah Desa Pall atau pemerintah daerah melawi mendukung segala fasilitas untuk kegiatan PAUD Darul Ilmi. PAUD adalah salah satu layanan pendidikan yang wajib diselengarakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbuk).
“Jika PAUD nya bagus, maka anak tersebut tidak akan keluar dari sekolah ketika Sekolah Dasar (SD). Begitu juga dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA),” ujar elisabet di sela – sela Rembuk dengan kawan kawan dari komonitas (06/05/2021)
Dalam kesempatan itu, wakil Ketua DPD kalbar PATRIOT Nusantara (PATRON) Puang juga menegaskan Pemerintah daerah (Pemda) wajib memberikan layanan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur bahwa pemda harus memberikan layanan sesuai standar pelayanan minimal.
“PP tentang SPM mulai berlaku efektif tahun 2019 lalu” Ujarnya Peraturan tersebut, lanjut puang menegaskan tentang layanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten / kota.
Puang mengatakan bahwa pemda memiliki peran yang amat penting dalam menyukseskan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun layanan PAUD mencakup Taman Kanak-kanak, Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.pungkasnya
Sementara itu, Kemendikbud atau pemerintah pusat memiliki tugas untuk membuat petunjuk teknis, melakukan penguatan mutu, akreditasi, dan pembinaan serta pengawasan.
Pemda bertugas untuk melakukan pendataan, penyiapan anggaran, dan sarana prasarana belajar,” ungkapnya
Penulis : Musa
