RajaBackLink.com

Home / Berita Sumatera

Minggu, 7 Februari 2021 - 12:58 WIB

Gonjang ganjing Pilkada, UUPA Bagaimana?

Redaksi - Penulis Berita

Sriwijayatoday.com | Aceh – Kekhususan bukan berarti istimewa, UUPA merupakan sebuah landasan Hukum bagi seluruh masyarakat Aceh, yang kemudian dirawat dan implementasikan dengan orientasinya kepada publik. Ujar

Jamaluddin selaku Sekjend KPW SMUR Lhokseumawe – Aceh utara kepada awak media. Sabtu, 06/02/2021.

Lanjutnya lagi, hari ini kita masyarakat belum diberikan kejelasan terkait dengan proses Pilkada pada tahun 2022, dengan belum adanya respon dari mendagri, dan kita juga seluruh masyarakat Aceh sudah sepenuhnya memberikan mandat kepada Pemerintah Aceh untuk mampu menjalankan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Kemudian jika kita merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 65 ayat (1),”Gubernur / Wakil Gubernur, bupati / wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.” Tepat pada Tahun 2022 mendatang kontestasi Pilkada di Aceh juga sudah tiba waktunya. Sebut Jamal.

Baca Juga :  Bupati Rocky Berhasil Evakuasi 4 Ibu Hamil Terjebak Banjir

Jika kita melihat relasi hukum, UU No.1 Tahun 2015 Pasal 199 “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri”.

Kemudian dikeluarkan Perppu No 10 Tahun 2016 yang masih berkaitan dengan UU No 1 Tahun 2015.

Jamaluddin selaku Sekjend KPW SMUR Lhokseumawe -Aceh utara menjelaskan bahwa sudah disebutkan pada Pasal 199 tersebut bahwa Aceh boleh melaksanakan Pilkada pada Tahun 2022 yang kemudian proses kontestasi Pilkada yang nantinya diselenggarakan di Aceh sudah kuat berdasarkan Hukum, karna kita mempunyai UUPA yang secara tekstual jelas kita berhak melangsungkan Pilkada pada Tahun 2022.

Baca Juga :  Pelatihan PRA Operasi Keselamatan Seligi - 2021

Dengan ini kita berharap kepada stakeholder untuk dapat mempersiapkan segala bentuk dan upaya agar terciptanya kekhususan yang nantinya akan berdampak baik setelah melahirkan sosok pemimpin yang bisa memperbaiki hajat hidup orang banyak, memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Aceh, dan juga kita sama-sama mengetahui bahwa tujuan negara yang termaktub pada UUD 1945 bahwa Tujuan negara ialah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.( SAIFUL)

Berita ini 46 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Ulama Kharismatik Aceh Curhat Dengan Kapolda Tentang Keresahannya…

Aceh

Ulama Kharismatik Aceh Curhat Dengan Kapolda Tentang Keresahannya…
Peduli Sesama PD GNPK-RI Muara Enim Ajak Masyarakat Semende Untuk Selalu Patuhi PROKES Covid-19

Berita Sumatera

Peduli Sesama PD GNPK-RI Muara Enim Ajak Masyarakat Semende Untuk Selalu Patuhi PROKES Covid-19
AL-FARLAKY Salurkan Rompi Untuk RBT  OMJEK: Terima Kasih Pak Iskandar

Aceh

AL-FARLAKY Salurkan Rompi Untuk RBT OMJEK: Terima Kasih Pak Iskandar
Raden Adipati Surya, Hadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengesahan Rancangnan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 202  Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, hadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengesahan rancangnan APBD Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2022 diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan, Kamis (25/11/2021).  Dalam sambutanya Bupati H. Raden Adipati Surya, menyampaikan, dengan adanya rapat paripurna pengesahan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 ini, berarti proses penyusunan APBD 2022 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022.  Tahapan selanjutnya setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD tahun 2022 ini, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.  Dalam kegiatan evaluasi diharapkan agar dapat dicatat rekomendasi – rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Provinsi Lampung dan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama.  “Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat, bahwa kesemuanya adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Raperda tentang APBD Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2022 agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Bupati. Sriwijayatoday.com,.Basirawan

Berita Sumatera

Raden Adipati Surya, Hadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengesahan Rancangnan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 202 Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, hadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengesahan rancangnan APBD Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2022 diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan, Kamis (25/11/2021). Dalam sambutanya Bupati H. Raden Adipati Surya, menyampaikan, dengan adanya rapat paripurna pengesahan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 ini, berarti proses penyusunan APBD 2022 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Tahapan selanjutnya setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD tahun 2022 ini, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam kegiatan evaluasi diharapkan agar dapat dicatat rekomendasi – rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Provinsi Lampung dan segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama. “Kami menyadari bahwa saran dan pendapat yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat, bahwa kesemuanya adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Raperda tentang APBD Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2022 agar semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Bupati. Sriwijayatoday.com,.Basirawan
BUPATI LIMAPULUH KOTA, SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO DIDUGA MENGGUNAKAN EMPAT IJAZAH PALSU

Berita Sumatera

BUPATI LIMAPULUH KOTA, SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO DIDUGA MENGGUNAKAN EMPAT IJAZAH PALSU
Polisi Gagalkan Jaringan Peredaran Narkotika Antar Kabupaten.

Berita Sumatera

Polisi Gagalkan Jaringan Peredaran Narkotika Antar Kabupaten.
Ini Dia Harapan Ketua DPC Askonas Muara Enim Terpilih.

Berita Sumatera

Ini Dia Harapan Ketua DPC Askonas Muara Enim Terpilih.
Polemik Pemerintah Desa Vs BPD Desa Pagar Jati, Bermuatan Dendam Pribadi

Berita Sumatera

Polemik Pemerintah Desa Vs BPD Desa Pagar Jati, Bermuatan Dendam Pribadi